Jakarta - Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta belum maksimal menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2010. Penyaluran KUR oleh BPD DKI hanya terealisasi Rp 40,8 miliar, sedangkan targetnya Rp 240 miliar. “Rendahnya realisasi penyaluran KUR menunjukkan bahwa BPD DKI kurang mendukung pembiayaan terhadap usaha mikro dan menengah,” ujar Djan Faridz, anggota DPD wakil DKI Jakarta, kepada SH, baru-baru ini. Menurut dia, seharusnya bank pelaksana KUR memperkuat linkage program dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar penyaluran pinjaman dan pembiayaan lebih terarah, komprehensif, dan dapat menjangkau daerah yang sulit. Dia menambahkan, LKM lainnya yang juga dapat di-manfaatkan adalah Baitul Mal Wal Tamwil (BMT), BPRS, dan bank syariah, yakni dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil ini dirasakan lebih adil bagi si nasabah (penerima pinjaman). Sebagai catatan juga bahwa kredit macet justru lebih banyak terjadi pada pemberian pinjaman skala besar. Sebaliknya, pada usaha mikro justru dapat selamat dari tempaan gelombang krisis. Hal ini terjadi karena usaha mikro memiliki akar yang lebih kokoh karena berbasis pada ekonomi kerakyatan. “Sudah seharusnya BPD DKI ikut serta mendukung kelompok masyarakat interior dalam kompetisi memperoleh akses ekonomi sebagai bentuk affirmative action terhadap mekanisme pasar yang seharusnya ditujukan terhadap disadvantage group (rakyat kecil),” tuturnya. “Saya ikut prihatin apabila BPD DKI tidak ikut berkontribusi mendorong perkembangan sektor UMKM dan koperasi. BPD DKI dapat memulai dengan menyalurkan KUR kepada pedagang kecil eceran di Tanah Abang, Mangga Dua, dan pedagang-pedagang di pasar inpres karena masih banyak pedagang tersebut yang kekurangan modal kerja,” tambahnya lagi. (sinarharapan.co.id)