Jakarta, 26/2 (SIGAP) - Ketua Kadin Cianjur, Bambang Setiadi, Sabtu (26/2) mengatakan, jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak satu tahun terakhir terus meningkat.

Menurutnya, para pelaku UMKM tersebut, mayoritas bergerak di bidang produk barang dan sejak beberapa tahun terakhir, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cianjur, Jabar, membina sedikitnya 300 pelaku UMKM.

Dikatakan, dimana iklim UMKM di Cianjur terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan mutu produk yang dihasilkan.

Namun menurutnya, hingga saat ini, keterbatasan dana dan permodalan, berpengaruh pada upaya pengembangan usaha yang sangat krusial.

Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih serius dari pihak-pihak terkait dan stakeholder, terutama dari pihak pemerintah setempat.

"Kami turut menjembatani kebutuhan para pelaku UMKM tersebut. Baik yang sifatnya pemberian pelatihan kewirausahaan, maupun memfasilitasi mereka untuk pengajuan bantuan modal usaha," katanya.

Saat ini papar Bambang, pihaknya tengah menggenjot pemberdayaan pelaku UMKM, mengingat UMKM, merupakan jaringan perekonomian terbawah yang akan menjadi indikator utama bagi perkembangan ekonomi kerakyatan di Cianjur.

"Para pelaku UMKM, saat ini, menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Cianjur. Selama ini sifatnya bertahan meskipun krisis ekonomi berkepanjangan," tuturnya.

Dirinya menambahkan, melihat peningkatan tersebut, piahknya menjalankan pola pelatihan, bantaun kualitas serta menfasilitasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), bagi ratusan pelaku UMKM di Cianjur.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, peran dan kontribusi pemerintah setempat, sangat diharapkan, sebagai upaya untuk mendongkrak iklim bisnis para pelaku UMKM tersebut. Mereka para pelaku, berharap, dapat lebih berkembang dan menginginkan kemudahan-kemudahan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ekonomi Lemah (Apel) Cianjur, H Rudi menilai, pemerintah saat ini, belum menunjukkan perhatian yang serius, untuk membantu peningkatan produksi pelaku UMKM, terutama dalam hal bantuan modal.

Ditambah pula, ungkapnya, prosedur dan mekanisme pengajuan yang difasilitasi pemerintah, masih terbilang birokratis, dimana para pelaku UMKM, masih harus menempuh sejumlah prosedur yang berbelit.

"Meskipun kami sangat-sangat membutuhkan bantuan dana, namun panjangnya birokrasi yang harus ditempuh, membuat kami malas mengurusnya," katanya. (laporan rusman/ant)