Jakarta, 2/6 (Sigap) - Dalam rangka menghasilkan rekomendasi guna mencapai  upaya mitigasi, adaptasi dan antisipasi bencana gempa bumi yang kerap terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB) berinisiatif menyelenggarakan seminar pada hari Kamis (3/6) di Binagraha Jakarta.

Rencananya, Kantor  SKP BSB akan mengundang pakar gempa dari lembaga dan Universitas di Indonesia. Ditemui Sigap Asisten Staf Khusus Presiden bidang BSB  Andi Arief mengatakan, seminar ini dimaksudkan sebagai respon cepat pemerintah, melihat perkembangan kebencanaan yang berlangsung ditanah air dirasa semakin butuh penanganan.

Berdasarkan hasil kajian internal Tim SKP BSB selama kurun tiga bulan terakhir ini, setelah melihat dan memperlajari fenomena gempa bumi dengan intensitas semakin tinggi. Menurut catatan tim, sejak Januari hingga Mei saja, tercatat lebih dari 2.500 kali gempa dengan magnitudo 5-7.6 skala richter, tersebar di zona patahan aktif di sepanjang bagian barat Sumatera, selatan pulau Jawa, NTB, NTT, Selat Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia.

“Tujuan dari pertemuan ini, diharapkan  dapat dihasilkan rekomendasi dalam rangka upaya mitigasi, adaptasi dan antisipasi bencana gempa bumi yang kerap terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, diharapkan mendorong dimasukkannya materi mitigasi kebencanaan pada kurikulum disetiap stratifikasi pendidikan sejak pendidikan dasar  hingga perguruan tinggi, dan menjadi  masukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan tatar uang yang disesuaikan dengan potensi gempa bumi di wilayahnya,”  jelas Andi.

Dalam konteks ini, lanjut Andi, perlunya penguatan teknologi, dan peran kelembagaan dalam rangka mempermudah diseminasi informasi kebencanaan, khususnya yang diakibatkan gempa bumi, dan dapat diakses bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. “Hal ini sebagai bagian dari perlindungan dan hak bagi warga negara tentang informasi potensi bencana di Indonesia,” ujarnya.

Diharapkan dalam pertemuan ini, pemerintah mendapatkan  informasi dengan lugas dan sejelas-jelasnya tentang situasi-kondisi terkini diseputar usaha antisipasi dan penanggulangan bencana gempa bumi. “ Khususnya dari aspek teknis, menyangkut state of art, pengetahuan kita tentang sumber dan potensi bencana gempa bumi di Indonesia serta usaha untuk mengaplikasikannya di masyarakat untuk meminimalkan kerugian jiwa dan materiil di masa datang,” tambah Erick Ridsky SC seminar kali ini.

“Salah satu sorotan utama adalah mendiskusikan tentang apakah kebijakan  dan usaha yang sudah dilakukan pemerintah melalui perangkat birokrasi-nya, seperti BNPB, ESDM-Badan Geologi, RISTEK, DIKNAS, PT dan Lembaga Penelitian tela cukup sasaran  atau tidak. Juga apakah dukungan untuk usaha mitigasi  bencana sudah berimbang, antara aspek riset dan monitoring sumber bencana gempa, pendidikan, diseminasi informasi, dan manajemen untuk mengurangi bencana.” Terang alumni ITB ini.

Dalam catatan Sigap, tema pokok yang menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak informasi publik menyangkut pengelolaan kebencanaan, yakni  pengembangan Informasi dan Peta Zonasi Potensi Bahaya Gempa bumi Indonesia (PSHA);  adalah pentingnya ada semacam  “National Earthquake Committe” guna pengelolaan kebencanaan yang bersifat menengah dan jangka panjang dalam konteks perencanaan dan program aksi. Kedua, adalah rencana mengembangkan Program Pendidikan IPTEK gempa bumi di Perguruan Tinggi,  program ini di ITB di sebut  sebagai GREAT (Graduate Research on Earthquake and Active Tectonics).  Sebuah program yang lazim di Asia, seperti  di Nanyang Technological University yang juga akan membuka Dept. Earth Science baru dengan  program S3 untuk kajian bencana alam.

Seminar  yang  bertajuk ”LINK  AND MATCH”  DALAM USAHA PENGKAJIAN DAN MITIGASI BENCANA GEMPA akan dihadiri 25 orang doktor dalam berbagai keahlian. Bidang geologi, seismic, geofisika, geodesi, mitigasi, vulkanologi, oseanografi, statistik, dan lain-lain di Indonesia.   Seminar ini juga akan dihadiri oleh pimpinan lembaga seperti  LIPI, BNPB, Badan Geologi, dan BMKG, juga dari AIFDR (Australian Indonesian Forum Disaster Reduction),  yakni lembaga kerjasama riset indonesia-australia dalam bidang gempa bumi yang juga menjadi inti dalam empat tahun ke depan.  Hasil dari pertemuan ini akan menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI guna masukan pengambilan kebijakan. (laporan wa. Pras)