Jakarta, 14/2 (SIGAP) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran Rp1,4 triliun atau 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi tersebut pada 2011.

"Nilainya memang Rp1,4 triliun, namun yang murni dikelola Dinas Pendidikan Kaltim sebesar Rp281 miliar," kata Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur (Kaltim) Musyahrim di Samarinda, Senin (14/2).

Musyahrim menjelaskan, seluruh anggaran Rp1,4 triliun itu untuk peningkatan mutu pendidikan, namun pos anggarannya antara lain berada di Biro Sosial, Dinas Sosial, dan SKPD lain yang turut menyelenggarakan pendidikan.

Dirinya tidak mempermasalahkan tentang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain di luar Dinas Pendidikan Kaltim yang turut menggunakan pos anggaran untuk pendidikan.

"Hal itu bukan masalah, justru bagus karena mampu mengurangi beban kerja Dinas Pendidikan, kami juga terus berkoordinasi dengan SKPD lain yang berperan meningkatkan kualitas pendidikan, jadi tidak ada masalah," katanya.

Dirinya juga mengatakan, angka 20% dari APBD Kaltim tersebut merupakan bentuk keseriusan Pemprov Kaltim dalam mengatasi berbagai persoalan pendidikan, di samping untuk meingkatkan kualitas SDM Kaltim.

Menurut Musyahrim, capaian pembangunan SDM Kaltim dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup baik karena terus meningkat, yakni dari 74,52 pada 2008 menjadi 75,11 pada 2009, sehingga IPM Kaltim berada di peringkat 5 secara nasional.

Lebih lanjut Musyahrim mengatakan, pembangunan SDM Kaltim melalui jalur pendidikan telah ditetapkan dengan Program Cemerlang yakni cerdas, merata dan prestasi gemilang dan Program Wajib Belajar 12 tahun.

Program-program ini memerlukan dukungan konsistensi dalam pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan yakni untuk angka partisipasi kasar (APK) SD/MI dari 110,95 persen menjadi 114,51%.

Untuk SMP/MTs dari 87,53% menjadi 97,73%, dan untuk SMA/MA dari 69,89% menjadi 85,55%. Angka ini juga berada di atas rata-rata nasional yang hanya 69,60%.

Angka putus sekolah untuk kelompok usia SD juga terus mengalami penurunan yakni dari 0,68% menjadi 0,88%, SMP sebesar 7,62% dan SMA sebesar 35,33%.

Namun Musyahrim menjelaskan, untuk angka putus sekolah di tingkat SMA masih tinggi. Kondisi ini menurutnya membutuhkan perhatian semua pihak, termasuk pendanaan yang cukup dari masing-masing daerah. (laporan rusman/ant)