Jakarta, 14/2 (SIGAP) - Gubernur Kepulauan Riau HM Sani saat berkunjung ke Tanjung Balai Karimun, Minggu (13/2) mengatakan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama tujuh kabupaten dan kota di daerah itu menganggarkan dana sebesar Rp232 miliar untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar.

HM Sani menjelaskan, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk melaksankan sejumlah program seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan budidaya rumput laut, pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur pendukung ekonomi kerakyatan.

"Kami berharap setiap kabupaten dan kota dapat bekerja sama mendukung konsep yang mulai kita canangkan tahun ini. Harapan kita konsep ini dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dengan pulau-pulau," katanya.

Mengenai pengembangan perekonomian, HM Sani mengatakan, terus meningkatkan anggaran untuk insentif nelayan dan pengembangan budidaya rumput laut.

"Sebagai provinsi kepulauan di perbatasan, sektor kelautan menjadi prioritas karena sejalan dengan visi dan misi Kepri, salah satunya pengembangan budidaya rumput laut," katanya.

Di Karimun, pengembangan budidaya rumput laut dipusatkan di Kecamatan Moro yang dicanangkan pusat sebagai kawasan minapolitan.

"Kunjungan kami ke sini juga untuk meninjau budidaya rumput laut di sana. Kami menyertakan pengusaha yang akan membantu pemasaran hasil panen. Kami juga didampingi Pak Rokhmin Dahuri (mantan Menteri Perikanan dan Kelautan) yang memiliki keahlian di bidang itu," kata dia.

Dana Alokasi Khusus

HM Sani juga mengatakan, konsep pemberdayaan masyarakat perbatasan sejalan dengan program pemerintah pusat. Karena itu, dirinya berharap usulan dana alokasi khusus (DAK) yang diusulkan ke pemerintah pusat disetujui sehingga program tersebut berjalan optimal.

"Program ini dapat berjalan jika didukung semua pihak, termasuk pemerintah pusat. DAK untuk pengembangan perbatasan sudah kami usulkan dan mudah-mudahan disetujui," katanya.

Selain itu, lanjut HM Sani, pihaknya juga akan membentuk badan perbatasan yang secara khusus menangani program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan.(laporan rusman/ant)