Jakarta, 12/2 (SIGAP) - Pemkot Malang, Jawa Timur, saat ini belum memprioritaskan anggaran untuk penanganan secara maksimal bagi balita yang mengalami gizi buruk di daerah itu.

Wali Kota Malang Peni Suparto, Jum'at (11/2) mengatakan, untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2011 ini anggaran untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) memang masih belum memenuhi ketentuan 10% dari total APBD, sehingga dana khusus untuk penanganan gizi buruk belum bisa maksimal.

"Kita upayakan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK) 2011 nanti ada penambahan anggaran khusus bagi penanganan balita gizi buruk, bahkan sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 1 persen dari total APBD Kota Malang," tegasnya.

Menurut Peni, anggaran penanganan gizi buruk sebesar 1% dari total APBD Kota Malang senilai sekitar Rp11 miliar.

"Saya yakin kita masih mampu memenuhinya," tegas Peni.

Hanya saja, lanjutnya, ketentuan (anjuran) dari WHO tersebut harus ada dasar acuannya serta instruksi dari pemerintah pusat.

Peni juga menegaskan, dirinya tidak akan keberatan menambah anggaran untuk penanganan gizi buruk di daerahnya, asal anggaran yang diajukan dinkes sesuai dengan kebutuhan riil bagi balita yang menderita gizi buruk.

Seharusnya, tegas mantan anggota DPR RI itu, anggaran untuk kesehatan sebesar Rp111 miliar atau 10% dari total APBD yang mencapai Rp1,11 triliun. Namun anggaran kesehatan yang tertuang dalam APBD 2011 Kota Malang hanya mencapai Rp44,5 miliar.

Peni mengakui, Pemkot Malang masih belum mampu memenuhi ketentuan dan amanat Undang-undang Kesehatan tersebut, karena prioritas utama APBD masih diprioritaskan untuk dua program, yakni pendidikan dan pemberantasan kemiskinan.

"Meski dalam APBD 2011 anggaran untuk penanganan gizi buruk masih minim, yang pasti tahun ini juga masalah gizi buruk harus dituntaskan dan dananya akan diupayakan melalui PAK," ujarnya menegaskan.

Ketua DPC PDIP Kota Malang itu berdalih jika angka balita yang terkena gizi buruk di wilayahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan daerah lain di Jatim, karena penderita gizi buruk di Kota Malang hanya 0,1% dari total jumlah balita sebanyak 65.898 anak.

Data dari Dinkes Kota Malang disebutkan, jumlah balita penderita gizi buruk di daerah itu sebanyak 67 anak yang tersebar di lima kecamatan.

Jumlah penderita gizi buruk terbanyak ditangani oleh Puskesmas Kendalsari, Kecamatan Lowokwaru, yakni mencapai 13 anak.

Seperti yang diberitakan SIGAP sebelumnya, Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kota Malang Tomi Sukarno, Selasa (8/2) mengatakan, faktor kemiskinan menjadi faktor dominan penyebab munculnya gizi buruk bagi balita yang ada di Kota Malang, Jawa Timur.

Diakui Tomi, sebenarnya ada dua faktor yang melatarbelakangi penyebab munculnya gizi buruk di daerah itu, yakni faktor kemiskinan dan minimnya pengetahuan orang tua terkait pemberian gizi kepada anak.

"Kasus gizi buruk di daerah ini lebih banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan. Dari data yang ada hanya tiga balita yang mengalami gizi buruk disebabkan rendahnya pengethuan orang tua akan pentingnya pemberian gizi kepada anak," tegasnya.

Menurut Tomi, orang tua penderita gizi buruk tersebut secara finansial tidak ada masalah, namun makanan yang diberikan tidak bernutrisi sehingga mengakibatkan balita mengalami gizi buruk.

Tomi mengatakan, untuk menangani balita penderita gizi buruk tersebut masih terkendala, yakni keberadaan dan domisili orang tua balita tidak menetap, sehingga Dnkes kesulitan memantau perkembangan anak secara khusus selama tiga bulan secara berturut-turut. (laporan rusmn/ant)