Jakarta, 3/2 (SIGAP) - Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengintensifkan pendampingan untuk memberdayakan masyarakat di daerah itu, sehingga taraf hidupnya yang selama ini terpuruk dapat meningkat.

"Program pendampingan perlu dilakukan sehingga berbagai bantuan yang diberikan pemerintah dapat bermanfaat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten MBD, Charles Kapresi, di Ambon, Rabu (2/2).

Kapresi mencontohkan sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri untuk budidaya rumput laut dan alat tangkap bagi nelayan, harus didukung dengan pendampingan secara baik sehingga pengelolaannya tepat sasaran.

Lebih lanjut Kapresi mengatakan, pendampingan dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari cara tradisonal ke yang lebih modern, sehingga bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan baik dan benar serta tidak mubazir," ujarnya.

Dirinya mengakui selama ini, pola hidup masyarakat masih bersifat tradisional dan dapat terlihat baik dari cara bercocok tanam maupun proses menangkap ikan.

"Cara-cara tradisional ini harus diubah sehingga masyarakat lebih tergerak untuk berusaha dengan memanfaatkan sarana yang diberikan pemerintah," kata Kapresi.

Kapresi menjelaskan, selama tahun 2010 pemerintah melalui berbagai dinas teknis telah menyalurkan sejumlah bantuan antara lain, 15 paket bibit rumbut laut untuk 15 kelompok nelayan dengan dukungan pembiayaan pembangunan sebesar Rp337,5 juta.

Selain itu, bantuan dana bergulir sebesar Rp100 juta kepada salah satu kelompok dan bantuan modal usaha sebesar Rp50 juta kepada salah satu koperasi di MBD.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Wonreli ibu kota sementara MBD pemerintah membangun saluaran yang mampu memasok 2,5 liter per detik air bersih guna melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Kapresi juga mengakui, kendati memiliki kekayaan alam dengan hasil tambang yang melimpah, namun hal itu belum dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, usia Kabupaten MBD masih seumur jagung sejak resmi berpisah dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) 18 September 2009, sehingga wajar jika sumber daya yang ada belum dikelola maksimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (laporan rusman/ant)