Jakarta, 28/1 (SIGAP) - Jumlah pasien yang ditangani dari dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda) Kota Malang, Jawa Timur, pada tahun 2010 membengkak hingga mencapai ribuan jiwa.

Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Syaiful Rusdi, Jumat (28/1) mengatakan, berdasarkan data dari dengar pendapat dengan Dinkes setempat, jumlah pasien yang menggunakan kartu jamkesda dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan pada tahun 2010 bertambah cukup banyak.

Menurut Syaiful, data warga miskin (gakin) yang dikover jamkesda di Dinkes Kota Malang sekitar 31 ribu jiwa. Namun, fakta yang ada di RST Soepraoen sebagai RS rujukan bagi pasien jamkesda, ternyata ada tambahan sebanyak 8.747 jiwa.

Akibatnya, lanjut Syaiful, dana yang harus dikeluarkan Dinkes setempat juga ikut membengkak, bahkan saat ini masih punya tunggakan sebesar Rp1,2 miliar di RST (rumah sakit tentara) Soepraoen.

Menurut Syaiful, tambahan pasien gakin sebanyak 8.747 jiwa tersebut, adalah pasien diluar pemegang kartu jamkesda yang didanai APBD dan jamkesmas yang didanai APBN. Sebagai RS rujukan untuk penanganan pasien jamkesda adalah RST Soepraoen dan jamkesmas di RSSA.

Melihat kondisi seperti ini, kata Syaiful, pihaknya mendesak Dinkes setempat segera melakukan validasi ulang dan menetapkan kriteria gakin yang berhak menerima jamkesda, sehingga ke depan tidak akan ada lagi pembengkakan jumlah maupun tagihan dari RS yang ditunjuk.

Sebab, tegasnya, bisa saja para pemegang kartu jamkesda tersebut juga memegang kartu jamkesmas, sehingga ada data ganda. Apalagi, RS rujukan untuk pemegang kartu jamkesda dan jamkesmas tersebut berbeda, sehingga tidak terlacak di RS bersangkutan.

"Kami teramat sangat berharap Dinkes segera melakukan validasi terhadap gakin penerima jamkesda maupun jamkesmas, agar tidak sampai terjadi data dobel. Dan, jumlah riil gakin ini juga bisa diketahui dengan tepat, apalagi semua itu juga berkaitan dengan anggaran," ujarnya, berharap.

Pada tahun 2010, anggaran untuk jamkesda Kota Malang sebesar Rp2,3 miliar dan tahun 2011 ada kenaikan menjadi Rp3,6 miliar. Namun, anggaran tahun 2011 tersebut yang bisa digunakan secara efektif hanya sebesar Rp2,4 miliar karena anggaran yang sebesar Rp1,2 miliar digunakan untuk menutup tunggakan di RST Soepraoen. (laporan ari prahasta/ant)