Jakarta, 26/1 (SIGA) - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dinilai mampu menurunkan jumlah kemiskinan, sekalipun upaya untuk mengentaskan kemiskinan bukan hal yang mudah.

Demikian dikatakan Naning Sainingsih, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta terkait alokasi dana program PNPM Mandiri dalam siaran pers Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri yang diterima di Jakarta, Rabu (26/1).

Menurutnya, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir masyarakat, bahwa dana PNPM Mandiri bukanlah dana hibah melainkan pinjaman sehingga masyarakat harus berpartisipasi aktif dan harus ikut mengawasi dananya dengan seksama.

"Walaupun sulit di awalnya, saat ini kegiatan-kegiatan PNPM telah mampu menurunkan jumlah ibu-ibu yang menganggur di Kecamatan Darangdan. Sekarang, ibu-ibu dapat berpartisipasi menjadi kelompok pelaksanan program ataupun pengelola program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Darangdan," tambah Naning.

Sementara itu, Muhammad Sukri, peneliti dari Lembaga Penelitian SMERU mengatakan, PNPM Mandiri telah mampu menurunkan kemiskinan di masyarakat, walaupun tidak secara langsung. "Karena banyaknya dana PNPM Mandiri yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat langsung," ungkapnya.

Muhammad Sukri menambahkan, ketika dana PNPM digunakan untuk membangun jembatan, maka tidak secara otomatis pendapatan masyarakat bertambah, melainkan akses masyarakat menjual hasil panennya lebih mudah sehingga pendapatannya akan bertambah.

Aspek pemberdayaan masyarakat adalah komponen paling penting dalam pelaksanaan PNPM Mandiri.

Sedangkan Dr. Ir. Sujana Royat, DEA, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyatakan, fokus besar dari PNPM Mandiri adalah keberdayaan. Masyarakat diminta untuk bermusyawarah menentukan proyek apa yang cocok bagi mereka, dan kemudian mereka akan bergotong royong mengimplementasikannya dan bekerjasama memonitor pelaksanaanya.

Terkait dengan masalah penyelewengan dana, Sujana, yang juga adalah Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri mengatakan, PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang memiliki indeks korupsi terkecil yaitu 0,8%.

"Masyarakat diharapkan mampu bergotong-royong mengawasi penggunaan dan PNPM Mandiri, karena yang biasanya menyelewengkan dana bukanlah kaum elit di desa tersebut melainkan orang-orang yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan PNPM," ujarnya.

Hal ini pernah terjadi di Kecamatan Darangdan, Purwakarta, yaitu mantan Ketua UPK sebelum Naning, dijebloskan ke penjara karena menyelewengkan dana bergulir PNPM Mandiri sebesar Rp550 juta.

"Keputusan untuk memejahijaukan mantan Ketua UPK ini adalah berdasarkan musyawarah warga dan ini adalah bukti bahwa warga sudah sadar betul akan manfaat dana PNPM," kata Naning.

Data BPS memperlihatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai Maret 2010 adalah sebanyak 31,02 juta orang atau 13,33% dari total populasi.

Angka ini turun sebanyak 1,51 juta orang dibandingkan dengan Maret 2009, yang mendata sebanyak 32,53 juta penduduk miskin atau 14,15 persen dari total populasi Indonesia.

SIGAP mencatat, melaui program PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Seperti diketahui, pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi;  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal. (laporan rusman/ant)