Jakarta, 23/1 (SIGAP) - Ketua tim pemantau beras untuk keluarga miskin Pandeglang NF Roji menilai, permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat agar penyaluran raskin 2011 ditunda, sangat tidak mendasar.

Menurut Roji, selain provokatif permintaan tersebut bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan raskin, karena sekarang sulit mendapatkan beras, dan kalaupun ada harganya cukup mahal.

Dirinya menjelaskan, sebelum beras raskin itu disalurkan pada masyarakat, telah melalui pemeriksaan oleh tim pemantau dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

Karena itu, kata Roji, dari manapun asal beras tersebut, termasuk impor dari Vietnam, layak dikonsumsi oleh masyarakat.

"Kami menjamin jika beras raskin itu layak dikonsumsi, sebab selain telah diperiksa oleh tim pematau, juga sudah dilakukan pemeriksaan di pusat," ucapnya, menegaskan.

Pemerintah, lanjutnya, tidak akan sembarangan dalam menyalurkan raskin tersebut ke masyarakat. Kalau beras itu membahayakan pasti tak akan diberikan.

Tim pemantau, siap berdiskusi dengan anggota DPRD, dan jika diperlukan akan membawa sampel raskin yang telah disalurkan pada masyarakat, yang dinilai dewan tidak layak dikonsumsi.

Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang HM Yusuf sebelumnya meminta, Badan Urusan Logistik menunda sementara pendistribusan raskin karena diduga mengandung zat pemutih.

"Kita minta Bulog menunda dulu pendistribusian raskin pada masyarakat, sambil menunggu uji laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap raskin itu," katanya.

Dirinya menjelaskan, berdasarkan informasi dan temuan lapangan raskin yang disalurkan bagi warga Pandeglang, merupakan beras impor dari Vietnam.

Yusuf juga mengaku, telah mendapat informasi jika beras tersebut telah melalui proses pemutihan menggunakan bahan pemutih serta diduga mengandung zat adiktif lainnya, yang berbahaya bagi kesehatan.

Dirinya mengaku, telah mangambil sampel beras raskin yang belum disalurkan dari gudang Bulog, dan meminta BPOM melakukan uji laboratorium.

"Kami minta, sebelum ada hasil uji laboratorium BPOM yang menyebutkan beras itu aman dikonsumsi, Bulog jangan dulu mendistribusikannya," ujar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Yusuf juga menjelaskan, warga dan bau beras tersebut berbeda dengan raskin sebelumnya, karena itu dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya. (laporan rusman/ant)