Jakarta, 21/1 (SIGAP) - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, meminta Badan Urusan Logistik menunda sementara pendistribusan beras untuk masyarakat miskin, karena diduga mengandung zat pemutih.

Demikian dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang HM Yusuf di Pandeglang, Kamis (20/1).

Dijelaskan Yusuf, sambil menunggu uji laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), DPRD minta Bulog menunda terlebih dahulu pendistribusian Raskin pada masyarakat.

Dirinya menjelaskan, berdasarkan informasi dan temuan lapangan raskin yang disalurkan bagi warga Pandeglang, merupakan beras impor dari Vietnam.

Yusuf juga mengaku, telah mendapat informasi jika beras tersebut telah melalui proses pemutihan menggunakan bahan pemutih serta diduga mengandung zat adiktif lainnya, yang berbahaya bagi kesehatan.

Dirinya mengaku, telah mengambil sampel beras raskin yang belum disalurkan dari gudang Bulog, dan meminta BPOM melakukan uji laboratorium.

"Kami minta, sebelum ada hasil uji laboratorium BPOM yang menyebutkan beras itu aman dikonsumsi, Bulog jangan dulu mendistribusikannya," ujar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu.

Yusuf juga menjelaskan, bau beras tersebut berbeda dengan raskin sebelumnya, karena itu dikhawatirkan mengandung bahan berbahaya.

Bulog dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata Yusuf, seharusnya menyosialiasikan penggunaan beras impor dari Vietnam itu untuk Raskin pada masyarakat.

"Seharusnya masyarakat diberi informasi dulu, kalau Raskin yang disalurkan itu beras dari Vietnam, dan harus memiliki kejelasan kualitas serta keamanan beras itu untuk dikonsumsi," katanya.

Yusuf mengatakan, Kabupaten Pandeglang sebenarnya merupakan salah satu daerah penghasil beras, bahkan menjadi pemasok untuk wilayah lain di Provinsi Banten.

"Seharusnya untuk Raskin tidak perlu menggunakan beras impor, cukup memanfaatkan hasil produksi Petani Pandeglang," katanya. (laporan rusman/ant)