Jakarta, 19/1 (SIGAP) - Pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Asep Purnama Bahtiar mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi bencana, sehingga diperlukan upaya penanganan bencana yang cepat tanggap.

"Selain itu, juga diperlukan koordinasi, baik secara struktural maupun organisasi dalam sebuah institusi," kata Asep yang juga Ketua Pusat Studi Muhammadiyah dan Perubahan Sosial Politik (PSM-PSP) Lembaga Pengkajian, Pemberdayaan, Pendidikan Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), di Yogyakarta, Rabu (19/1).

Menurut Asep, ketika kondisi darurat pada saat terjadi bencana, mekanisme kerja suatu organisasi berjalan tidak seperti kondisi normal.

Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik bagi suatu organisasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, yakni dalam upaya penyelamatan dan pengurangan risiko maupun dampak bencana.

Dirinya mengatakan, manajemen bencana meliputi kegiatan yang disebut prabencana seperti upaya pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Kegiatan itu diperlukan, karena pada dasarnya bencana tidak dapat diprediksi kapan akan datang.

Selanjutnya adalah tanggap darurat, yang dilakukan pada saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan, bantuan darurat, dan pengungsian.

Tindakan yang diharapkan adalah menyelamatkan hidup korban dan menjaga harta benda yang masih tersisa, serta menetapkan lokasi pengungsian agar bantuan logistik dan pelayanan kesehatan bisa terpusat, sehingga kinerja penanganan pascabencana dapat berfungsi secara efektif.

Kegiatan berikutnya adalah pascabencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Perbaikan diutamakan kepada kebutuhan dasar masyarakat korban bencana seperti tempat tinggal, sanitasi, dan mandi, cuci, kakus (MCK).

"Kemudian dilanjutkan dengan perbaikan infrastruktur yang mendukung percepatan pemulihan sektor ekonomi warga yang menjadi korban bencana," katanya.


Berdasarkan catatan SIGAP, mulai tahun ajaran baru 2011, Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka program studi Manajemen Tanggap Bencana untuk mahasiswa Strata 2. Latar belakangnya, Indonesia salah satu kawasan ring of fire yang memerlukan manajemen tanggap bencana yang lebih komprehensif.

Menurut Rektor UGM Sudjarwadi, setiap Indonesia terjadi bencana maka perlu mendapat penanganan manajemen yang baik. Karena itulah jurusan yang khusus menangangi manajemen tanggap bencana dibuka oleh UGM. “Agar korban tak terlampau menderita akibat terkena bencana,” kata Sudjarwadi kepada wartawan di kantornya, Selasa, (18/1) seperti yang dikutip tempointeraktif.

Dalam setiap bencana, diperlukan seseorang atau lembaga yang sikap mentalnya baik dalam mengurusi bencana. Nah, diharapkan dengan mengikuti program manajemen tanggap bencana inilah, maka pada setiap bencana alam yang terjadi di Indonesia bisa tertangani oleh orang yang ahli dalam bidang kebencanaan.

Sementara itu,  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Mappagio menilai, sikap tanggap siaga bencana harus terpadu dilakukan, bukan dibebankan dan menjadi tanggung jawab satu instansi saja.

Menurutnya, pada saat terjadi bencana, misalnya banjir atau tanah longsor, terkadang masyarakat atau pihak tertentu hanya menganggap persoalan itu diselesaikan oleh satu instansi saja, padahal ada sejumlah instansi yang saling terkait. (laporan rusman/ant)