Jakarta, 14/1 (SIGAP) - Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Choirul Anwar di Yogyakarta, Jumat (14/1) mengatakan, seluruh pusat kesehatan masyarakat yang berjumlah 18 unit di Kota Yogyakarta mulai aktif melaksanakan gerakan "community deal" yaitu mengembalikan tanggung jawab pengelolaan lingkungan kepada warga masyarakat untuk penanggulangan berbagai penyakit.

Ditambahkan Choirul, karena gerakan ini kunci dalam penanggulangan semua penyakit, termasuk penyakit yang sering muncul di musim hujan seperti demam berdarah adalah pengelolaan lingkungan dengan hidup bersih dan sehat.

Menurut Choirul, jumlah penderita demam berdarah dangue (DBD) akan terus ada selama masyarakat tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat dan tidak mengelola lingkungan dengan baik.

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan seluruh "stakeholder" terkait, lanjut Choirul, telah melakukan sejumlah upaya untuk penanganan penyakit, namun apabila masyarakat tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat serta pengelolaan lingkungan dengan baik, maka seluruh usaha tersebut akan sia-sia.

"Budaya hidup bersih dan sehat ini harus ditumbuhkan. Ini yang penting. Masyarakat tidak hanya menunggu `fogging` saja, tetapi juga membersihkan lingkungan," katanya.

Pengobatan yang dilakukan paramedis untuk penderita DBD, lanjutnya, sudah cukup baik karena hampir 100% penderita pasti sembuh.

Dinas Kesehatan telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi di wilayah Kota Yogyakarta yang berpotensi menimbulkan penyakit, khususnya pada musim hujan.

Sejumlah contoh lokasi yang menjadi habitat perkembangbiakan nyamuk di antaranya adalah tumpukan batok kelapa di pedagang kaki lima, atau tumpukan-tumpukan barang bekas.

"Diperlukan penanganan terintegrasi dengan seluruh pihak terkait penanganan lingkungan yang baik. Jika mungkin, ada perda yang memberikan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, karena sampah adalah salah satu sumber penyakit," katanya.

Seperti diketahui pada 2011, tema pembangunan di Kota Yogyakarta adalah "kota yang tertata rapi dengan tingkat polusi rendah" dan Dinas Kesehatan akan melakukan sejumlah program yang terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain terkait antisipasi polusi, termasuk dari sampah dan asap.

SIGAP mencatat, fungsi Puskesmas terdiri dari tiga yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Peran Puskesmas bukan saja persoalan teknis medis tetapi juga bagaimana keterampilan sumber daya manusia yang mampu mengorganisir modal sosial yang ada di masyarakat.
Fungsi dan peran Puskesmas sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat, terutama di wilayah terkecil membutuhkan strategi dalam hal pengorganisasian masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri. (laporan rusman/ant)