Senin, 28 Mei 2012
Soksi Desak Pemerintah Atasi Krisi Pangan di 2011
Rabu, 12 Januari 2011 06:42
AddThis Social Bookmark Button

Jakarta, 12/1 (SIGAP) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin mendesak pemerintah segera bergerak cepat mengantisipasi ancaman krisis pangan pada 2011 menyusul sinyal dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia.

Menurut Ade , saat ini dunia sedang menghadapi ancaman menurunnya produksi pangan akibat perubahan iklim. FAO memprediksi sejak 2009-2015 produksi pangan dunia merosot hingga 5%. Saat ini secara global, harga pangan dunia sudah naik hingga 35%, sedangkan harga gandum sudah melonjak hingga 50% dan akan membawa efek berganda.

Harga beras internasional saat ini juga terus naik. Di Thailand harga beras telah mencapai US$500 per ton, bahkan di California mencapai US$875.

"Kenaikan harga pangan dunia ini akan berdampak langsung bagi kondisi pangan nasional karena tingkat ketergantungan masyarakat masih tinggi khususnya impor bahan pangan," kata Ade Komarudin kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (12/1).

Terkait kondisi harga pangan nasional, SOKSI mencatat pada minggu pertama tahun 2011 masih diwarnai dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok atau Sembako. Kenaikan rata-rata bahan pokok seperti beras, minyak, telur, gula dan terigu antara dua hingga tiga ribu rupiah per kilogram di pasar tradisional, bahkan kenaikan harga pada cabai telah mencapai Rp120 ribu per kilogram.

"Kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan pangan akan menjadi pukulan berat bagi rakyat khususnya warga miskin. Hal ini disebabkan pengeluaran maupun kemampuan daya beli keluarga miskin terhadap pangan menempati persentase yang sangat besar dari total pengeluaran keluarga," katanya.

Ade Komarudin juga menambahkan, selain perubahan iklim yang ekstrim, kenaikan harga pangan dan ancaman krisis pangan di Indonesia juga disebabkan karena selama ini pemerintah kurang memprioritaskan pembangunan sektor pertanian.

Dalam jangka panjang, SOKSI mendesak agar program swasembada beras dilakukan secara serius melalui berbagai strategi antara lain peningkatan produktivitas, perluasan areal, strategi pengamanan hasil produksi, serta strategi penguatan kelembagaan dan pembiayaan kepada petani.

Selain itu, lanjutnya, untuk memperkuat ketahanan pangan, SOKSI memandang bahwa setidaknya ada tiga faktor yang harus diperhatikan pemerintah yaitu faktor ketersediaan pangan, distribusi serta faktor keterjangkauan dan daya beli masyarakat.

Menyinggung soal strategi perluasan lahan pertanian, Ade Komarudin berharap perlu ada keinginan baik pemerintah karena jika tidak ada penambahan lahan pertanian baru dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang mengalami krisis pangan, bahkan akan menambah jumlah penduduk miskin.

Karena itu, SOKSI menagih janji pemerintah melalui program land reform khususnya kepada para petani.

"Tentunya kita masih ingat pidato awal tahun 2007 lalu bahwa pemerintah berencana membagi-bagikan tanah seluas 9.25 juta hektare kepada para petani," katanya.

Ade mengatakan, SOKSI menagih janji pemerintah tersebut, karena sampai saat ini program yang dijanjikan belum juga terealisasi.

Menurut Ade Komarudin, saat ini terdapat 7,3 juta hektare tanah terlantar dan 1,3 juta hektare berupa lahan subur yang sudah dikuasai perusahaan.

Di sisi lain jumlah petani gurem terus meningkat dari tahun ke tahun dimana dari 28,3 juta rumah tangga petani yang diprediksi hampir sebagiannya atau 55,1% adalah rumah tangga petani gurem.

"Karena itu, SOKSI mengingatkan pemerintah untuk memiliki kontrol yang dominan terhadap sektor pangan, sebab pangan merupakan sektor paling fundamental yang menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.

Menurutnya, Pemerintah harus memegang teguh visi kedaulatan pangan serta melaksanakan program revitalisasi pertanian. Jangan sampai sektor pangan dikendalikan dan dijadikan permainan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengeruk keuntungan.

SIGAP mencatat, pemerintah telah memiliki program terkait dengan ketahanan pangan. Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun ditingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah memperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau.

Konsep ketahanan pangan dapat diterapkan untuk menyatakan situasi pangan pada berbagai tingkatan yaitu tingkat global, nasional, regional, dan tingkat rumah tangga serta individu yang merupakan suatu rangkaian system hirarkis. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ketahanan pangan sangat luas dan beragam serta merupakan permasalahan yang kompleks. Namun demikian dari luas dan beragamnya konsep ketahanan pangan tersebut intinya bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi umat manusia. (laporan rusman/ant)

 

Arsip Berita