Mamuju, 25/5 (ANTARA) - Sejumlah masyarakat miskin di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mempertanyakan program pendidikan gratis yang dikampanyekan pemerintah setempat selama lima tahun terakhir di wilayah itu. \Wahida (40) salah seorang warga Karema, Kecamatab Mamuju di Mamuju, Selasa, mengakui jika program pendidikan gratis yang di kampanyekan Bupati Mamuju, Suhardi Duka, terkesan hanya slogan. "Program pendidikan gratis di Mamuju yang dibesar-besarkan selama ini dinilai mandul, sebab, masih banyak warga terbebani dengan biaya pendidikan yang diberlakukan beberapa sekolah yang ada di daerah ini," unkapnya. Ia mengatakan, banyak persoalan yang terjadi di beberapa sekolah yang ada di daerah ini dan tidak dapat di tuntaskan. "Jika memang pendidikan di Mamuju digratiskan, maka sudah tentu tidak ada lagi pungutan di sekolah," ucapnya. Selama ini, dirinya sering membiayai anak-anaknya untuk membayar biaya pembelian buku-buku, padahal, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS). "Dana BOS yang dicairkan oleh pemerintah pusat selama ini patut dipertanyakan, karena masih banyak siswa-siswi dibebani biaya pembelian buku-buku," tukasnya. Wahida menuturkan, semestinya pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mamuju, meningkatkan pengawasan penggunaan dana BOS dan memberikan teguran terhadap sejumlah sekolah yang melakukan pingutan liar. 

"Persolan pendidikan selama lima tahun terakhir di Mamuju tidak pernah tuntas, sehingga program pendidikan gratis tersebut dinilai hanya slogan belaka," ucapnya. Ia menambahkan, selain itu, anggaran yang digelontorkan Pemkab Mamuju melalui APBD 2010, juga belum berpihak kepada rakyat karena tidak mengacu pada amanah Undang-undang Sisdiknas yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD. Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mamuju, Saipul Mukhlis, Z, SE, juga ikut menyoroti minimnya pos anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2010 Mamuju yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Menurutnya, pos anggaran untuk bidang pendidikan di Mamuju yang dialokasikan dalam APBD tahun ini sebesar Rp78,7 miliar atau sebesar 14,95 persen sesungguhnya belum memenuhi standar yang ada sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48 tahun 2008 tentang pedoman pendidikan. "Anggaran yang dialokasikan untuk bidang pendidikan tak sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah yang sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja daerah sebesar Rp529,04 miliar yang tertuang dalam APBD tahun ini," kata Saiful. Dia mengungkapkan, minimnya anggaran untuk bidang pendidikan itu akan mempengaruhi program peningkatan mutu pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)handal. "Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia maka yang harus diberi perhatian lebih adalah masalah pendidikan, karena tak bisa dipungkiri kondisi pendidikan kita masih sangat memprihatinkan dan butuh perhatian besar khususnya pada wilayah-wilayah terpencil yang hingga kini masih sulit mendapatkan akses pendidikan," ungkapnya. (T.KR-ACO/C/F003/F003) 25-05-2010 23:57:24 NNNN