Jakarta, 5/1 (SIGAP) - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, Niken Widyah Hastuti di Semarang, Selasa 94/1) mengatakan, Dinkes Kota Semarang akan mengkaji penyaluran jaminan kesehatan masyarakat kota (Jamkesmaskot) agar cepat sasaran dan diterima masyarakat Kota Semarang.

Menurut Niken, selama ini penyaluran Jamkesmaskot masih banyak yang belum tepat sasaran, bahkan ada yang dinikmati oleh masyarakat luar daerah Semarang sehingga nantinya akan diperketat.

Niken mengakui, ada warga luar Kota Semarang mengurus Jamkesmaskot, misalnya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sementara atau diikutkan kartu keluarga (KK) yang ada di Kota Semarang.

"Hal ini tentunya merugikan masyarakat miskin Kota Semarang yang membutuhkan layanan kesehatan, karena itu akan kami kaji dengan adanya perwal yang mengatur mekanisme penyaluran," katanya.

Nantinya, katanya, diharapkan tidak ada lagi masyarakat luar Kota Semarang yang mengajukan jamkesmaskot Semarang, sebab setiap daerah telah memiliki dana kesehatan sendiri.

Terlebih lagi, pihaknya selama ini masih menemukan masyarakat mampu yang mengajukan dana Jamkesmaskot, padahal layanan kesehatan itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Namun, Dirinya mengingatkan pembayaran pengobatan untuk pasien miskin dengan biaya di atas Rp10 juta memang disertai survei ulang untuk mengetahui kondisi sebenarnya terkait pasien tersebut.

Jika benar miskin, kata Niken, maka pembiayaan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Namun, kalau memang mampu jangan menggunakannya sebab banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkan.

Niken mencontohkan, saat dilakukan survei ulang mengecek kondisi pasien layanan jamkesmaskot pernah menemukan bahwa rumah si pasien ternyata berpagar besar, bertingkat, bahkan memiliki mobil.

"Ini kan tidak menunjukkan bahwa pasien miskin, akhirnya kami batalkan pengajuan pembayaran jamkesmaskot itu, sebab banyak masyarakat miskin yang lebih membutuhkannya," katanya.

Terkait data penerima Jamkesmaskot, Niken menyebutkan penerima masih menggunakan data tahun 2010, yakni sebanyak 91.309 jiwa dan alokasi anggaran masih sama tahun lalu, yakni Rp13 miliar. (laporan rusman/ant)