Jakarta, 3/1 (SIGAP) - Bupati Mulyadi Jayabaya, di Rangkasbitung, Senin (3/1) mengatakan, Pemkab Lebak pada 2011 mengalokasikan anggaran pendidikan 38% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rp 1,1 trilyun untuk peningkatan mutu pendidikan juga mensukseskan wajib belajar 12 tahun.

"Kami sangat komitmen untuk membangun kemajuan pendidikan karena dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan indeks pembangunan manusia (IPM)," kata Bupati.

Bupati mengatakan, pengalokasian dana pendidikan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten 2011.

Anggaran pendidikan sebesar 38 persen tersebut di luar gaji pegawai.

Sebagian besar penggunaan anggaran pendidikan, yakni pembangunan ruang kelas karena banyak sekolah-sekolah mulai SD/SMP/SMA/SMK mengalami kekurangan ruangan.

Karena itu, katanya, Pemerintah Kabupaten Lebak secara bertahap terus melaksanakan pembangunan sarana pendidikan terutama ruang kelas.

Selama ini masih banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Lebak kegiatan belajar mengajar (KBM) dilakukan siang hari akibat terbatasnya ruang kelas.

Selain itu juga banyak siswa SD melebihi kapasitas hingga mencapai 80 anak dalam satu ruangan kelas.

Lebih lanjut Buapti mengatakan, alokasikan pendidikan juga digunakan untuk peningkatan mutu, seperti para tenaga pengajar harus mengikuti pelatihan atau workshop bidang studi.

Peningkatan mutu pendidikan, katanya, selama ini menjadikan prioritas pemerintah daerah.

"Jika mutu pendidikan baik, tentu bisa berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan," ujarnya.

Dirinya menyebutkan, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat agar minimal pendidikan rata-rata tingkat SMA, karena telah dicanangkan wajib belajar 12 tahun.

Pencanangan wajib belajar 12 tahun, lanjutnya, semua anak-anak dari keluarga tidak mampu digratiskan dana sumbangan pendidikan (DSP) dan sumbangan penyelenggara pendidikan (SPP).

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Asep Komar mengaku selama ini jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA meningkat setelah Pemkab Lebak menggrtaskan bagi siswa miskin.

"Saya kira ke depan tingkat pendidikan Kabupaten Lebak tumbuh karena adanya kepedulian dari pemerintah daerah," jelasnya.

Berdasarkan pantauan SIGAP, sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan di tahun 2011 ini.

Di Sulawesi Barat misalnya, anggaran pendidikan yang semula dalam Rancangan APBD Sulawesi Barat tahun 2011 sebesar Rp32 miliar akhirnya dinaikkan dalam pengesahan APBD tahun 2011 sebesar Rp35 miliar.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulbar, Harun di Mamuju, Sabtu (1/1) mengatakan, anggaran untuk sektor pendidikan tahun 2011 telah meningkat atau sekitar 10% dari total APBD sebesar Rp707,8 miliar jika dibandingkan dengan alokasi dana sebelumnya yang hanya sekitar Rp26 miliar di tahun anggaran 2010.

Sementara itu, alokasi anggaran pendidikan pada APBD 2011 Provinsi Sulawesi Tengah terpuruk pada level 6,2% dari Rp1,232 triliun rencana belanja APBD 201, kata seorang anggota DPRD.

"Hanya sebesar itu alokasi pendidikan kita yang melekat di Dinas Pendidikan. Kalau mengacu ke undang-undang pendidikan nasional anggaran pendidikan kita sebetulnya terpuruk," kata Sekretaris Komisi IV (Kesra) DPRD Sulteng, Ilyas Candra, di Palu, Senin (20/12).

Dirinya mengatakan, versi eksekutif anggaran pendidikan tidak terpuruk seperti itu karena anggaran pendidikan tidak saja melekat di Dinas Pendidikan tetapi juga melekat di dinas lain dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.

"Begitu menurut eksekutif. Tapi anehnya kami minta berapa besar persentasenya tidak ada juga datanya," kata Candra.

Dirinya mengatakan, DPRD sudah berusaha mendorong anggaran pendidikan, tetapi karena alasan anggaran yang minim dan sudah tersebar di dinas lain, sehingga DPRD tidak bisa memaksakan kehendaknya. (laporan rusman/ant)