Jakara, 1/1 (SIGAP) - Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Nusa Tenggara Barat (NTB) Rosiadi Sayuti, di Mataram, Sabtu (1/1) mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 10 pemerintah kabupaten/kota segera menyepakati target pengurangan angka kemiskinan minimal 2% pada tahun anggaran 2011 dan tahun berikutnya.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah NTB sudah membentuk tim penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh wakil gubernur untuk tingkat provinsi dan wakil bupati/wakil wali kota untuk tingkat kabupaten/kota, secara "ex officio", dan melibatkan berbagai sektor terkait.

Rosiadi mengatakan, keberadaan tim penanggulangan kemiskinan itu lebih dimaksudkan untuk mencapai target pengurangan tingkat kemiskinan minimal 2% setiap tahun anggaran, Tim penanggulangan kemiskinan itu bertugas memetakan kembali kantong-kantong kemiskinan di wilayah NTB sesuai data versi Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian ditindaklanjuti masing-masing SKPD terkait.

SKPD di jajaran Pemprov NTB terdiri dari 16 dinas teknis, 14 Lembaga Teknis Daerah (LTD), 9 biro, 3 asisten dan 5 staf ahli.

"Diharapkan, pemerintah kabupaten/kota pun demikian, sehingga terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan," ujarnya.

Rosiadi mengakui, semula dijadwalkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengurangan angka kemiskinan minimal 2% dengan pemerintah kabupaten/kota itu, di akhir tahun 2010 agar dapat diimplementasikan di 2011.

Namun, sejumlah pemerintah kabupaten/kota sempat meragukan target minimal dua persen per tahun itu, sehingga jadwalnya terulur dan diupayakan terealisasi di Januari 2011.

"Memang masih ada kabupaten/kota yang belum berani menargetkan dua persen, tetapi ada juga yang melebihi dua persen. Kabupaten Lombok Timur misalnya, belum berani dua persen sehingga kami terus berupaya meyakinkannya," ujarnya.

Menurut Rosiadi, setelah penandatanganan MoU itu, Pemprov NTB akan memberikan dana stimulan sebesar Rp500 juta kepada masing-masing kabupaten/kota, demi kelancaran operasional kegiatan penanggulangan kemiskinan itu.

Pemprov NTB sendiri, tambah Rosiadi, berupaya menanggulangi kemiskinan di daerah itu yang masih mencapai 21,55% dari total penduduk, melalui 4 klaster yang melibatkan semua SKPD.

Keempat klaster itu yakni Klaster I yang mencakup kelompok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perlindungan dan bantuan sosial berbasis rumah tangga, Klaster II SKDP bidang pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok masyarakat, Klaster III SKPD bidang pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis unit usaha dan Klaster IV mencakup SKPD pendukung berbasis wilayah.

Namun, dalam impelementasinya dibutuhkan kreatifitas dari setiap pimpinan SKPD sesuai klaster yang ditetapkan, karena semua SKPD wajib memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penanggulangan kemiskinan yang terarah dan komprehensif.

Diyakini sepenuhnya, tidak ada SKPD yang mampu mengentaskan kemiskinan secara sepihak, sehingga diperlukan keterpaduan dengan SKPD lainnya, termasuk dengan SKPD terkait di pemerintah kabupaten/kota.

Versi BPS NTB, jumlah penduduk miskin di NTB hingga Maret 2010 tercatat sebanyak 567.578 kepala keluarga (KK) atau 100.352 orang, sekitar 21,55% dari jumlah penduduk di provinsi itu yakni sebanyak 4,3 juta jiwa.

Mayoritas penduduk miskin di Provinsi NTB itu, menghuni kawasan perkotaan di sepuluh kabupaten/kota yakni tercatat sebanyak 552.617 jiwa dari total warga miskin sebanyak 1.009.352 jiwa.

Sementara sebanyak 456.735 jiwa penduduk miskin lainnya mendiami kawasan perdesaan di wilayah NTB.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Maluku mengalokasikan dana sebesar Rp1,74 triliun yang bersumber dari APBN dan APBD untuk program penanggulangan kemiskinan di 9 kabupaten dan 2 kota selama 2010.

"Alokasi dana tersebut bersumber dari program nasional penganggulangan kemiskinan Rp564,13 miliar, APBD Provinsi Rp198,35 miliar, APBD kabupaten/kota Rp56,99 miliar dan APBN Rp916,41 miliar, kata Wakil Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam paparannya pada rapat evaluasi penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Maluku di Ambon, Kamis (30/12).

Wagub menjelaskan, khusus untuk program nasional penanggulangan kemiskinan di Maluku meliputi perlindungan masyarakat Rp216,57 miliar, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) Rp184,911 miliar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp162,66 miliar.

Menurut Wagub, salah satu tantangan pembangunan di Maluku saat ini adalah percepatan penurunan tingkat kemiskinan yang pada 2003 mencapai 32,85% menjadi 27,74% hingga Maret 2010. Angka tersebut ditargetkan turun lagi hingga 12,5% pada 2013 guna mendukung pencapaian target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan secara nasional sebesar delapan hingga 10% pada 2014. (laporan rusman/ant)