Jakarta, 30/12 (SIGAP) - Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menargetkan pada 2020 seluruh tanah perumahan dan lahan perkebunan di daerah ini memiliki sertifikat bantuan Program Nasional.

Kepala BPN Kabupaten Mukomuko Sudaryanto, Kamis (30/12) mengatakan, butuh waktu selama 10 tahun terhitung dari sekarang untuk menjadikan seluruh tanah dan lahan masyarakat di daerah ini memiliki sertifikat.

"Sekitar 50 persen lahan perumahan dan perkebunan di daerah ini belum memiliki sertifikat dari luas wilayah mencapai empat ribu hektare.

"Data tanah dan lahan yang belum memiliki sertifikat terhitung pada tahun ini dan tahun sebelumnya," kata Sudaryanto.

Sudaryanto mengatakan, untuk mempercepat lahan di daerah ini memiliki sertifikat daerah ini juga dibantu dari Program Nasional sejak 2009 sampai 2010, meskipun subsidi pembuatan sertifikat dari pemerintah pusat jumlahnya masih sangat terbatas.

"Pada 2009 daerah ini menerima jatah subsidi pembuatan sertifikat sebanyak 1.500 persil dan 2010 turun menjadi 650 persil," katanya.

Dirinya mengakui dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bengkulu daerah ini cukup besar menerima subsidi untuk pembuatan sertifikat, tetapi jatah tersebut tetap saja tidak signifikan semua lahan bisa memiliki sertifikat.

"Bila jatah subsidi pembuatan sertifikat dari pusat jumlahnya masih seperti sekarang kemungkinan 10 tahun yang akan datang semua lahan di daerah ini bisa disertifikatkan," tegasnya.

Sudaryanto mengakui bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat sebagai dasar hukum kepemilikan hak atas lahan masih sangat rendah.

"Saya amati salah satu faktor penyebab belum diurusnya sertifikat lahan oleh masyarakat karena kesibukan dan jarak tempuh dari desa ke pusat kota kabupaten tergolong jauh," tegasnya.

Menurutnya program BPN meluncurkan mobil larasita yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dilapangan belum sepenuhnya meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah ini mengurus sertifikat.

"Padahal mobil larasita sudah mewakili BPN dalam memberikan pelayanan kepengurusan pembuatan sertifikat, tetapi belum ada kenaikan masyarakat yang membuat sertifikat," terangnya.

Program Larasita diluncurkan untuk atasi Percaloan tanah. Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) yang dikembangkan Badan Pertanahan Nasional diharapkan mampu menghapus praktik percaloan sertifikat tanah.

Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dukungannya terhadap layanan jemput bola yang memanfaatkan teknologi informasi dan kendaraan bermotor itu.

"Larasita program yang baik, harus didukung dan disukseskan," kata Presiden dalam sambutannya pada peluncuran program Larasita di Taman Wisata Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Januari lalu, seperti di kutip portaldaerah.bpn.go.id. (laporan wa prasetya/ant)