Jakarta, 30/12 (SIGAP) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan tujuh pilar kebijakan pokok untuk melaksanakan rencana kerja pemerintah pada tahun anggaran 2011.

"Pemerintah provinsi akan memantapkan kebijakan prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2011 dengan tujuh pilar kebijakan pokok," kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Badrul Munir pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2011 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, Kamis (30/12).

DIPA 2011 untuk NTB itu diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir kepada 10 kuasa pengguna anggaran (KPA) dan satuan kerja di NTB, disaksikan pejabat Kementerian Keuangan, Pimpinan DPRD NTB, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah NTB, jajaran pimpinan pemerintahan daerah, dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

DIPA 2011 yang diserahkan itu mencakup 508 dokumen senilai Rp4,734 triliun lebih, yang meliputi DIPA kantor pusat yang berlokasi di daerah dan instansi vertikal kementerian/lembaga di daerah, berjumlah 27 dokumen dengan nilai Rp1,474 triliun lebih.

Selanjutnya, DIPA kantor daerah sebanyak 290 dokumen dengan nilai Rp2,39 triliun, DIPA tugas pembantuan untuk SKPD di provinsi/kabupaten/kota sebanyak 112 dokumen dengan nilai Rp316,373 miliar, DIPA dekonsentrasi untuk SKPD provinsi sebanyak 71 dokumen dengan nilai Rp393,677 miliar, dan DIPA urusan bersama untuk SKPD kabupaten/kota sebanyak delapan dokumen dengan nilai Rp159,729 miliar.

Badrul mengatakan, 7 pilar kebijakan pokok itu telah terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2011.

Kebijakan pembangunan daerah itu disesuaikan dengan tema nasional rencana kerja pemerintah tahun anggaran 2011 yakni percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah.

Sesuai tema tersebut, katanya, prioritas nasional yang akan dicapai pada 2011 adalah reformasi birokrasi dan tata kelola, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelaksanaan upaya kesehatan dan persentase ketersediaan obat, penanggulangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan insfrastruktur dan peningkatan keselamatan, keamanan dan kualitas pelayanan transportasi yang memadai.

Prioritas nasional lainnya adalah pertumbuhan iklim investasi dan iklim usaha, peningkatan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi panas bumi, penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan terjaganya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan.

"Selain itu, adanya peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam berbagai program seni budaya," katanya.

Badrul menyebut 7 pilar pokok kebijakan prioritas itu adalah, pertama meningkatkan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, permukiman dan penataan lingkungan, dengan mengedepankan perlindungan pada masyarakat miskin/masyarakat lapisan bawah atau hampir miskin (near poor).

Implementasinya melalui upaya pemenuhan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari anggaran belanja daerah dan memberikan pelayanan dasar kesehatan gratis yang berbasis Puskesmas.

"Kedua meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan komoditas unggulan utama, yaitu sapi, jagung dan rumput laut serta pengembangan wirausaha baru dan penciptaan lapangan kerja baru," katanya.

Ketiga meningkatkan kualitas sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan sesuai rencana tata ruang wilayah dan adaptasi perubahan iklim, antara lain dengan menjaga kecukupan cadangan beras dan menjaga stabilitas harga pangan, menjaga dan memastikan agar embung-embung, dam, dan bendungan air dapat berfungsi dengan baik.

"Keempat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur strategis. Kelima reformasi birokrasi dan hukum serta memantapkan stabilitas keamanan daerah melalui kegiatan evaluasi kinerja birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur serta meningkatkan keamanan daerah dalam mewujudkan stabilitas keamanan," katanya.

Keenam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah antara lain dengan menjaga agar sektor riil terus bergerak. Untuk itu pemerintah Provinsi NTB akan mengeluarkan berbagai kebijakan berupa penjaminan kredit dan perkuatan koperasi untuk mendorong sektor riil tumbuh lebih cepat, menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat antara lain dalam bentuk percepatan penyerapan dana APBD.

"Ketujuh menjaga stabilitas harga, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui sinergi dengan instansi/lembaga terkait untuk menjaga agar angka inflasi dapat dipertahankan pada angka yang relatif rendah," ujarnya.

Badrul juga mengemukakan kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling penting untuk 2011 adalah perbaikan dan pemantapan struktur belanja langsung yang diprioritaskan untuk belanja modal sebesar 67%.

Anggaran 2011 itu lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik, karena penggunaan belanja langsung dalam APBD NTB 2011 sebagian besar diarahkan untuk belanja kegiatan strategis dan unggulan daerah.

Dengan demikian, kata Badrul, telah terjadi sinergi kebijakan antara kebijakan pada rencana kerja pemerintah nasional pada 2011 dengan prioritas pada rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2011.

"Keterpaduan itu diharapkan dapat lebih fokus dalam mendorong pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya keadaan lingkungan yang lebih baik (pro environment) di seluruh wilayah NTB," ujarnya.

Pemerintah pusat sendiri telah mengagendakan pembangunan nasional 2010-2014 diarahkan pada pelaksanaan 11 prioritas pembangunan nasional, antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

Selain itu, infrastruktur, iklim investasi dan bisnis, energi, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, kebudayaan, serta kreativitas dan inovasi teknologi. (laporan wa prasetya/ant)