Minggu, 27 Mei 2012
Di Sambas Penduduk Miskin 53.820 Jiwa
Kamis, 30 Desember 2010 08:11
AddThis Social Bookmark Button

Jakarta, 30/12 (SIGAP) - Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Samingan di Sambas, Rabu (29/12) mengatakan, pada tahun 2009 sebanyak 53.820 jiwa atau 9,96% penduduk di kabupaten itu masuk kategori miskin.

"Penanggulangan kemiskinan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat memiliki lingkup permasalahan yang makin komplek," katanya

Lebih jauh Samingan mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan milenium yakni penurunan angka kemiskinan sebesar 7,5% pada tahun 2015.

Menurut Samingan, peningkatan kesejahteraan rakyat bukan suatu hal yang mudah. Namun dilain pihak katanya, kesejahteraan rakyat juga bukan suatu hal yang mustahil untuk dapat dicapai.

Dirinya mengatakan, ada 3 pilar yang perlu dijadikan acuan untuk mewujudkan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat. Yaitu penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kemiskinan, peningkatan tanggap cepat dalam menanggani masalah kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan investasi sumber daya manusia untuk membangun masyarakat Kabupaten Sambas.

"Semua pihak diharapkan dapat melakukan langkah-langkah konkrit dalam mewujudkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan," katanya

Dikatakan dia, ada enam kebijakan agar dapat mewujudkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Yaitu tingkatkan koordinasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Lalu lakukan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai wadah koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan.

Tim pengelola tidak boleh jalan sendiri-sendiri, tetapi harus berada di wadah TKPK Kabupaten Sambas.

Dirinya melanjutkan, selain itu langkah-langkah ini dapat terwujud apabila menjalankan penyusunan perencanaan pembangunan yang pro rakyat. "Program PNPM Mandiri maupun KUR dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memang pantas mendapatkan agar dilakukan inventarisasi," katanya. (laporan ari prahasta/ant)

 

Arsip Berita