Jakarta, 28/12 (SIGAP) - Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Alam (BSKBA) Kementerian Sosial, Andi Hanindito dalam Forum Diskusi Media Massa bertajuk "peran relawan sosial dalam penanganan korban bencana" di Jakarta, Selasa (27/12) mengatakan, relawan sosial dalam penanganan korban bencana diusulkan memiliki korps tersendiri yang dikelola oleh lembaga tertentu secara nasional.

Andi menambahkan, hingga saat ini belum ada lembaga yang ditunjuk secara nasional yang mengelola relawan. Menurutnya, keberadaan relawan dalam satu korps akan lebih memudahkan dalam koordinasi dan tugas di lapangan.

Menurutnya, saat ini relawan sosial yang berada dibawah koordinasi Kementerian Sosial adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) sementara masih banyak relawan dari berbagai organisasi.

Selain itu, menurut Andi, juga belum ada aturan main dalam melaksanakan fungsi kerelawanan yang mengikat antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga bisa sinergis dalam penanganan bencana.

Andi mengatakan, paradigma penanggulangan bencana saat ini sudah berubah sehingga tidak difokuskan lagi pada penanganan tanggap darurat tapi lebih kepada kesiapsiagaan.

Sementara itu, terkait usulan pembentukan korps relawan, Ketua Umum Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Basuki Supartono mengaku belum merasa perlu relawan memiliki korps tersendiri.

"Saya pikir kalau relawan mempunyai korps tersendiri akan menimbulkan jalur birokrasi baru. Pasti akan merepotkan," kata Basuki.

Dalam melakukan aksi sosial, BSMI sudah memiliki standar kerja sendiri dimana, relawan yang diterjunkan ke lokasi bencana mempunyai surat tugas dan wajib melaporkan keberadaannya kepada penanggung jawab di lokasi bencana.

Menurut Basuki, selama ini para relawan sudah menjalankan cara kerja seperti itu. "Kalau relawan tidak mempunyai surat tugas ya jangan diterima, itu namanya relawan liar," ujarnya. (laporan ari prahasta/ant)