Jakarta, 28/12 (SIGAP) - Sekretaris Daerah Pemkot Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Hardi, di Pangkalpinang, Selasa (27/12) mengatakan, pemerintah Kota Pangkalpinang, membina 100 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan memberikan pelatihan dan bantuan permodalan agar bisa berkembang dan meningkatkan pendapatan.

Menurut Hardi, sekitar 90% tenaga kerja terserap di sektor UMKM, andilnya cukup besar dalam dunia kerja maka kami terus membina dengan memberikan pelatihan dan mengupayakan bantuan modal usaha.

Pemkot Pangkalpinang sudah menjalin kerja sama dengan Bank Sumsel Babel untuk memudahkan UMKM dalam mendapatkan modal guna mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi.

"Pihak Bank Sumselbabel memberikan bantuan atau kredit khusus bagi pelaku usaha kecil ini, sehingga kemudahan akses dalam meminjam modal usaha ini dapat momotivasi para UMKM dalam mengembangkan usahanya," ujarnya.

Dirinya juga meminta masyarakat berperan aktif dalam memfasilitasi pengembangan UMKM, baik di bidang produksi dan pengolahan pemasaran, sumber daya masnusia, serta desain dan teknologi.

"Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dituntut berparan aktif dalam memfasilitasi pengembangan UMKM," ujarnya.

Menurutnya, UMKM merupakan bagian terbesar dari kegiatan masyarakat karena mampu menyerap sekitar 90 persen tenaga kerja, UMKM merupakan pondasi yang kuat untuk meningkatkan perekonomian mayarakat kecil.

Karena itu, katanya, UMKM selalu mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi daerah karena sektor ini cukup strategis dalam menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi Pangkalpinang bertekad menjadi kota perdagangan dan jasa yang tentu harus memperkuat perekonomian di segala bidang dan sektor UMKM bagian komponen terpenting untuk mewujudkan hal itu," ujarnya.

Dirinya mengatakan, sebagai kota jasa dan perdagangan, Kota Pangkalpinang memiliki potensi ekonomi cukup besar dan mampu memberikan kontribusi sebesar 77% di sektor tersier seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, pesewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa.

"Pembinaan terhadap UMKM merupakan cara yang sangat tepat untuk mewujudkan apa yang dinamakan kesetaraan peluang berusaha dan pemerintah sudah melakukan berbagai regulasi peraturan tentang UMKM agar berkembang pesat sebagai komponen terpenting untuk menguatkan sektor perekonomian daerah," ujarnya.

SIGAP mencatat, Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diakui sangat strategis dan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata. Karena peranannya yang sangat strategis dan penting, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan pelaku usaha, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumberdaya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya.

Untuk memperkuat UMKM, salah satu strategi yang penting adalah kemitraan. Untuk membentuk kemitraan-kemitraan ini, peranan pemerintah dan instansi-instansi pendukung lainnya adalah strategis dan penting. Peranan pemerintah dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk menciptakan kemitraan dan dapat pula memberikan fasilitas dan dukungandukungan lain seperti misalnya fasilitas penciptaan keserasian (match making), menyediakan bantuan keuangan dan keperluan-keperluan yang lainnya untuk menjembatani kemitraan antara kedua pihak. (laporan rusman/ant)