Jakarta, 27/12 (SIGAP) - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Wakatobi, Masuddin di Kendari, Senin (27/12) mengatakan, jumlah penduduk buta aksara di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), saat ini masih tersisa 2,15% dari total jumlah penduduk wilayah itu sebanyak 100.563 jiwa.

Terkait hal itu, Masuddin mengatakan, pihaknya akan terus berupaya menekan angka penduduk buta aksara ini, hingga penduduk Wakatobi bebas buta aksara.

Menurut Masuddin, tiga tahun sebelumnya, jumlah penduduk buta aksara di Wakatobi mencapai 7,96%.

Karena berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk mengurangi penduduk butara aksara tersebut kata dia, saat ini sisa 2,15% atau sekitar 2.000 orang.

"Target Pemerintah Wakatobi akan menghabiskan angka buta aksara tersebut hingga 2015. Artinya, pada tahun itu, tidak ada lagi penduduk Wakatobi yang buta aksara," katanya.

Selain berhasil menekan angka buta aksara dari 7,96% tahun sebelumnya, menjadi sisa 2,70%, Pemerintah Wakatobi kata Masuddin, sukses meningkatkan angka partisipasi murni (APM) tingkat SD /MI dari 90,2%, menjadi 93,10% dan APM tingkat SLTP meningkat dari 67,12% menjadi 73,8%.

"Berbagai keberhasilan itu, tidak terlepas dari kebijakan Bupati Wakatobi, yang memberi perhatian besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia," katanya.

Memang kata Masuddin, dilihat dari dukungan dana pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masih jauh dari memadai, yakni sekitar 10% setiap tahun.

Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan Bupati Wakatobi, melobi ke pusat untuk mendapatkan dana-dana khsusus di luar APBD, dana pendidikan menjadi cukup memadai.

"Tahun 2011 nanti, dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBD, hanya kurang lebih Rp30 miliar atau kurang dari 10 persen dari total APBD senilai Rp378 miliar lebih. Namun dengan upaya melobi ke Pusat, dana pendidikan bisa mencapai Rp40 miliar sampai Rp50 miliar," katanya.

SIGAP mencatat pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Namun, pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata, sehingga masih banyak warga yang menyandang buta aksara. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan program Pemberantasan Buta Aksara Keaksaraan Fungsional (PBA-KF) demi meningkatkan angka melek aksara (literacy rate). PBA KF dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta keterampilan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf hidup warga belajar.(laporan rusman/ant)