Jakarta, 26/12 (SIGAP) - Bupati Sintang, Milton Crosby mengatakan tahun 2010 wilayahnya kerap dilanda banjir sehingga membutuhkan pemulihan fasilitas publik yang segera agar pelayanan tetap dapat dilaksanakan secara optimal.

"Dari itu kita butuh anggaran yang lebih banyak untuk memperbaiki fasilitas publik yang terkena dampak dari banjir tersebut," kata Milton Crosby di Sintang, Minggu.

Dirinya mengatakan, pada saat yang sama juga munculnya aspirasi masyarakat yang mendesak untuk segera ditangani berbagai urusan pemerintahan daerah yang ada.

"Defisit anggaran tahun 2011 adalah wujud dari besarnya kebutuhan pembangunan daerah yang harus dipenuhi dalam rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Sintang tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp1,7 triliun," ujarnya.

Hal lain menurut Milton yang turut menyebabkan APBD Sintang tahun 2011 mengalami defisit. Adalah target ekonomi makro Sintang yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17%.

"Dengan target pengurangan angka kemiskinan antara 7-8 persen, maka dibutuhkan intervensi anggaran pembangunan pada belanja modal yang lebih besar sehingga dapat menstimulus perkembangan ekonomi daerah yang lebih produktif," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten Sintang yang mengalami peningkatan sebesar 12,82 persen ternyata lebih banyak untuk membiayai belanja tidak langsung terutama gaji dan tunjangan pegawai sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pusat.

"Sedangkan kebutuhan daerah yang ingin mengakselerasi perkembangan ekonomi juga memerlukan alokasi belanja langsung yang cukup besar terutama pada jenis belanja modal yangcukup besar," kata dia.

Pada awalnya, kata Milton, belanja modal direncanakan Rp118,044 miliar atau sekitar 37,68% dari total belanja langsung.

"Tetapi, dengan target ekonomi makro sebesar 5,17 persen, maka belanja modal harus ditingkatkan menjadi Rp141,207 miliar," ucapnya.

Langkah itu menurutnya harus diambil agar penyerapan anggaran yang membiayai program dan kegiatan padat karya yang membawa dampak ganda terhadap produktifitas lebih ditingkatkan secara optimal.

"Ini sudah menjadi kebutuhan Sintang di tahun 2011 mendatang," jelasnya.

Dirinya mengatakan, tahun 2011 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015 yang menjadi kelanjutan RPJMD periode kepemimpina Milton sebelumnya.

"Dalam substansi RPJMD 2011-2015 ada dua hal pokok yaitu penajaman program dan kegiatan pembangunan yang telah ada dan penambahan program dan kegitan yang baru sesuai dengan tuntutan perkembangan kekinian," ujarnya.

Menurutnya, dua hal pokok dalam RPJMD itu mutlak harus didukung ketersediaan angagran yang cukup.

"Terutama dalam rangka mewujudkan produktivitas masyarakat yang ditopang ketersediaan infrastruktur dasar dan kualitas sumber daya manusia yang memadai," katanya.

Berdasarkan catatan SIGAP, Kabupaten Sintang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 32.279 km² dan berpenduduk sebesar ± 500.000 jiwa. Kepadatan penduduk 16 jiwa/km2 yang terdiri dari multi etnis dengan mayoritas suku Dayak dan Melayu.

Wikipedia berbahasa Indonesia mencatat, Daerah Pemerintahan Kabupaten Sintang pada tahun 2005 terbagi menjadi 14 kecamatan, 6 kelurahan dan 183 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 29,52% dari total luas wilayah Kabupaten Sintang, sedangkan luas masing–masing kecamatan lainnya hanya berkisar 1–29 persen dari luas Kabupaten Sintang. Secara umum Kabupaten Sintang luasnya hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan perbukitan dengan luas sekitar 22.392 km2 atau sekitar 69,37 persen dari luas Kabupaten Sintang (32.279 km2). Kabupaten Sintang merupakan kabupaten terbesar kedua di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu setelah Kabupaten Ketapang.

Wilayah ini berbatasan langsung dengan Serawak.

Sementara, mata pencaharian utama masyarakat di kawasan ini adalah petani sawit dan karet.(laporan rusman/ant)