Jakarta, 25/12 (SIGAP) - Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mukomuko, Badri Rusli, Sabtu (25/12) mengatakan, sedikitnya 5.000 dari 10 ribu warga miskin di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, akan menerima kartu Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda) 2011 dari pemerintah setempat.

Lebih lanjut Rusli mengatakan, pemberian kartu Bankesda 2011 itu supaya program pemerintah mambantu warga miskin tepat sasaran.

"Tahun 2010 pemerintah belum menerapkan warga miskin di daerah ini menggunakan kartu tetapi pada 2011 warga yang benar-benar miskin yang akan mendapatkan kartu Bankesda," ungkapnya.

Menurutnya, untuk tahap uji coba ini pemerintah akan mencetak sebanyak 5.000 kartu untuk warga miskin di daerah ini dari jumlah perkiraan warga yang miskin sebanyak 10 ribu kepala keluarga.

"Dengan menggunakan kartu program pemerintah ini menjadi lebih terarah karena belajar dari tahun 2010 siapa saja yang mengusulkan dana Bankesda tidak perlu menggunakan kartu tetapi dengan surat keterangan dari kepala desa dan kecamatan warga bisa berobat gratis," urainya.

Menurut Rusli, program pembuatan kartu Bankesda bukan berarti pemerintah tidak percaya dengan kepala desa tetapi untuk memberikan jaminan bahwa kartu yang boleh digunakan oleh warga yang tergolong tidak mampu secara ekonomi.

Dirinya menjelaskan, untuk memastikan warga miskin, dinas tetap berkoordinasi dengan kepala desa, karena lebih mengetahui kondisi ekonomi warganya.

"Data warga miskin yang menerima kartu tetap dari kepala desa karena yang lebih mengetahui kondisi warganya pemimpin di dalam desa itu," ujarnya.

Dinas telah mengusulkan anggaran untuk Bankesda untuk warga miskin di daerah ini pada 2011 sebesar Rp1,5 miliar mengalami turun Rp500 juta dari tahun ini sebesar Rp2 miliar.

"Kemungkinan penurunan itu disesuaikan dengan jumlah warga miskin di daerah ini yang mengajukan permohonan sehingga dengan jumlah usulan itu biaya berobat bagi warga miskin masih bisa terpenuhi," ujarnya.

SIGAP mencatat, pemerintah memiliki program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan menuju MDGs.

Seperti diketahui, dana ini nantinya digunakan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. (laporan ari prahasta/ant)