Jakarta, 16/12 (SIGAP) - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Lampung berhasil meminimalkan krisis listrik di daerah itu hingga mencapai 100 MW.

Manager Divisi Humas PLN Wilayah Lampung, Sumargo, di Bandarlampung, Kamis (16/12) mengatakan, mesin pembangkit unit 4 PLTU Tarahan berhasil dinyalakan kembali pada Rabu malam (15/12) pukul 23.00 WIB, yang mampu menambah pasokan listrik hingga 90 MW.

Dirinya menjelaskan, pembangkit unit 3 PLTU Tarahan saat ini sedang dalam perawatan rutin, sejak 13 Desember 2010, dan tidak beroperasi selama satu bulan sehingga pasokan listrik di Lampung berkurang hingga 90 MW.

Kebutuhan listrik untuk wilayah Lampung saat beban puncak antara pukul 17.00 hingga 22.00 WIB mencapai 450 megawat.

Pasokan Sistem Interkoneksi Sumatera per harinya, mencapai 160 hingga 200 megawat karena pasokan listrik dari sejumlah pembangkit lokal tidak mampu mencukupi kebutuhan listrik saat beban puncak.

Empat pembangkit listrik di Lampung, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besai di Lampung Barat, PLTA Batutegi di Tanggamus, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan Lampung Selatan, dan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, hanya mampu menghasilkan listrik 320 Megawatt.

PLTA Way Besai menghasilkan pasokan listrik sebesar 70 megawatt, PLTD sebanyak 28 megawatt, dan PLTU Tarahan 2 x 100 megawatt.

Sementara itu PLTA Batutegi sepanjang 2010 tidak lagi mampu menghasilkan pasokan listrik, akibat volume air pada bendungan yang tidak mencapai jumlah minimal untuk menghasilkan listrik.

Pada Rabu (15/12), lampung sempat mengalami krisis listrik hingga 180 MW, akibat kerusakan pada mesin pembangkit unit 4 PLTU Tarahan, sedangkan mesin unit 3 sedang dalam proses perawatan.

Akibat krisis tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Lampung melakukan pemadaman bergilir di daerah itu hingga sebesar 146 MW pada Rabu (15/12)

Pemadaman hingga 5 jam pada Rabu siang terjadi di sejumlah titik di Bandarlampung, seperti di Kecamatan Rajabasa, Sukarame, Tanjungkarang Pusat, dan Kedaton.

Berdasarkan catatan SIGAP, pada awal tahun 2010 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, krisis listrik nasional akan selesai Oktober. Dikatakannya, Presiden menjadikan penanggulangan permasalahan listrik menjadi prioritas utama.

Menteri mengatakan usul Undang-undang Kelistrikan yang baru memungkinan pemerintah daerah bekerjasama dengan swasta. Menurut Menteri, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan PLN untuk memasok listrik di seluruh Indonesia.

Menteri Negara BUMN Mustofa Abubakar mengatakan pemerintah daerah dapat mengajak Bank Pembangunan Daerah guna membangun instalasi kelistrikan. (laporan ari prahasta/ant)