Jakarta, 16/12 (SIGAP) - Ribuan warga miskin di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, belum bisa menikmati penyaluran tambahan jatah raskin sebanyak 14 kilogram per rumah tangga sasaran, menyusul belum dibayarkannya hasil penjualan beras dari warga oleh perangkat desa setempat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fatoni di Rembang, Kamis (16/12) mengatakan, biasanya memang masing-masing RTS langsung melunasi pembayaran begitu menerima jatah raskinnya.

Begitu juga ribuan warga miskin di tujuh desa di kabupaten itu diketahui sudah membayar alokasi beras yang diterimanya ke masing-masing perangkat desa.

"Jelas kami menyayangkan tindakan perangkat yang tak langsung membayarkan hasil penjualan beras (HPB) ke petugas di kecamatan, namun justru menyimpan atau bahkan memakai uang raskin tersebut untuk keperluan lain. Karena jatah raskin bulan sebelumnya belum lunas, maka penyaluran jatah raskin bulan berikutnya terpaksa ditunda hingga ada pelunasan," katanya.

Disebutkan, tambahan jatah raskin tersebut disalurkan menyusul keluarnya Surat Gubernur Nomor 511/14677/2010 yang ditindak lanjuti dengan SK Bupati Nomor 511/666/2010 tentang Penetapan Tambahan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Miskin.

Dalam kedua surat tersebut dijelaskan, masing-masing RTS mendapatkan jatah dua kilogram raskin untuk penyaluran tujuh bulan yakni Juni-Desember 2010, atau sebanyak 14 kilogram.

"Tambahan jatah raskin tersebut sudah mulai disalurkan awal Desember 2010, mengingat alokasi raskin Desember sudah disalurkan November 2010. Namun karena jatah raskin Desember banyak yang belum dilunasi, maka tambahan raskin belum bisa disalurkan seluruhnya," katanya.

Hamzah yang didampingi Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah setempat, Mutoha, menyebutkan masih ada sekitar tujuh dari 294 desa/kelurahan yang belum menerima penyaluran tambahan jatah raskin sebanyak 14 kilogram per RTS dan berada di Kecamatan Sluke, Sarang, dan Rembang Kota.

"Awal pekan ini (13/12) masih ada 103 desa yang belum membayar HPB-nya. Namun, sampai Kamis (16/12) masih tersisa tujuh desa yang terdapat di Kecamatan Sluke, Sarang, dan Rembang, nilainya lebih dari Rp45 juta," katanya.

Dirinya mengatakan, pihaknya memberikan batas akhir pembayaran hasil penjualan beras tersebut pada 18 Desember 2010.

"Petugas kami bersama satuan kerja Bulog Rembang terus berkeliling ke desa-desa yang bandel tersebut, meminta para perangkat untuk segera melunasi pembayaran raskin. Dengan begitu warganya bisa segera menikmati tambahan jatah raskinnya," katanya.

Dirinya pun meminta para camat untuk berperan aktif memantau pelaksanaan penyaluran raskin di masing-masing desa di kecamatannya.

Berdasarkan catatan SIGAP, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari 3 kluster, yaitu Kluster I bantuan dan perlindungan sosial dalam bentuk Program Raskin, Jamkesmas, PKH, Beasiswa Siswa Miskin. Kluster II, pemberdayaan masyarakat dengan program PNPM Mandiri dan kluster III pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun sampai dengan sekarang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) masih cukup banyak, sehingga masih menjadi prioritas I dalam Rencana Kerja Pemerintah 2010 (Perpres No. 21 tahun 2009).

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTM. Di samping itu, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. (laporan rusman/ant)