Jakarta, 3/12 (SIGAP) - Kepala Badan Pengawasan Pemerintahan dan Masyarakat Desa (BPPEMDES) setempat Amron Rufai, di Lahat, Jumat (3/12) mengatakan, dana yang dialokasikan untuk mendukung Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri (PNPM) tahun 2010 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, mencapai Rp35 miliar.

Lebih lanjut Amron mengatakan, dana sebesar itu guna mendukung sejumlah kegiatan PNPM di 15 kecamatan dan 133 desa di Kabupaten Lahat tahun 2010.

Menurutnya, program PNPM 2009 lalu menerima kucuran dana Rp18 miliar untuk 11 kecamatan dan 133 desa, sedangkan tahun 2010 ini meningkat menjadi Rp35 miliar untuk 15 kecamatan.

Amron menjelaskan, dana itu akan digunakan untuk membiayai semua program pembangunan baik pekerjaan fisik maupun non fisik di berbagai desa yang sudah diusulkan masyarakat.

"Masyarakat di 15 kecamatan itu mengajukan program PNPM dengan berbagai bentuk kegiatan mulai dari pembuatan jalan desa hingga jembatan alternatif," katanya.

Sementara itu, konsultan PNPM Sumsel, Azril Fitrah, mengatakan sejauh ini peningkatan usulan dana PNPM sendiri sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan Surat Menkokesra RI No.B 1458/KMK/D.VII/VIII/2009, ditetapkan di wilayah Lahat untuk penerima PNPM menjadi 15 wilayah kecamatan.

"Total dana PNPM untuk Lahat mencapai Rp35 miliar dengan rincian berasal dari komposisi Rp28 miliar dari APBN dan ditambah dengan dana daerah urusan bersama (DDUB) Rp7 miliar," katanya.

Dirinya berharap, melalui PNPM tersebut setidaknya akan menjadi pemacu dalam hal perencanaan partisipatif pada Musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) 2011 nanti.

"PNPM ke depan menjadi tolak ukur dalam hal pengambilan keputusan pembangunan di daerah, termasuk yang dilakukan di wilayah Kabupaten Lahat," ujar Azril.

Bupati Lahat H Saifudin Aswari Rivai, mengatakan PNPM sangat dirasakan dan cukup membantu Pemkab Lahat dalam hal pelaksanaan pembangunan di tingkat pedesaan.

Tentunya program ini masih sangat dibutuhan termasuk upaya kelanjutannya pada tahun mendatang, katanya lagi.

Berdasarkan catatan SIGAP, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan di sekitar 70.000 desa di 6.000 kecamatan di semua provinsi di Indonesia. Terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah, Pengembangan Daerah Tertinggaldan Khusus, Pengembangan Infrastruktur Perdesaan dan beberapa pilot seperti Generasi Sehat Cerdas, Lingkungan dan Program Pengembangan Sistem Perencanaan Partisipatif.

Seperti yang dilansir laman pnpm-mandiri.org , pelaksanaan program ini direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dipelihara oleh masyarakat dengan dukungan Pemerintah melalui aparat terkait dan fasilitator/konsultan yang ditunjuk.
Setiap tahap kegiatan harus dilaksanakan secara transparan melalui musyawarah warga dan diumumkan "di papan informasi serta media lain seperti radio komunitas, pengumuman di rumah ibadah, dan lainnya.

Meski telah diawasi oleh semua pihak dengan ketat, program nasional dengan dana trilyunan rupiah ini tetap menghadapi berbagai risiko termasuk risiko penyelewengan dana/korupsi. Khusus PNPM Mandiri Perdesaan, dari total dana mendekati Rp 30 triliun yang telah diberikan ke masyarakat sejak tahun 1998 hingga 2010, dan digunakan untuk lebih dari 400.000 macam kegiatan di lebih dari 50.000 desa, terdapat sekitar 3,000 kasus penyelewengan dengan total nilai Rp 60 miliar (hanya 0,2% dari total dana), dan sudah dapat diselamatkan sekitar Rp 40 miliar. (laporan  rusman/ant)