Jakarta, 2/12 (SIGAP) - Wakil Presiden Boediono mengajak semua pihak terutama para gubernur untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Sasaran kita bersama dan kita semua yang ingin kita capai adalah bagaimana sama-sama mengatasi kemiskinan," kata Wapres Boediono saat memberikan pengarahan rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Bandung, Jabar, Kamis (2/12).

Hadir dalam acara itu antara lain Mendagri Gamawan Fauzi, Ketua Umum APPSI Fauzi Bowo serta gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah di Indonesia.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak hadir dalam rapat kerja nasional yang berlangsung 1-3 Desember 2010 itu.

Menurut Wapres, masalah kurangi orang miskin di daerah sangat penting karena indikatornya akan dimonitor semua pihak hingga tingkat internasional yang banyak dijadikan objek untuk menilai suatau negara.

"Sehingga pemerintah sangat serius untuk capai sasaran penurunan kemiskinan di tingkat nasional," kata Wapres.

Wapres meyakini bahwa penurunan jumlah kemiskinan merupakan bagian sasaran para gubernur karena hal itu adalah salah satu indikator kesuksesan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota.

Boediono mengingatkan agar bersama-sama secara sinkron mengurangi jumlah kemiskinan karena merupakan sasaran semua daerah yang merupakan indikator pusat dan daerah.

Untuk lebih meningkatkan upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, kata Boediono, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No 15/2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang merupakan peningkatan Perpres sebelumnya mengenai penanggulangan kemiskinan.

"Dalam Perpres sebelumnya penanganan kemiskinan di tingkat nasional dilakukan di tingkat Menko Kesra tapi dalam Perpres yang baru penanganan langsung dibawah koordinasi saya," kata Boediono.

Untuk tingkat daerah, kata Wapres, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan keputusan No.42/2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Wapres berulangkali mengingatkan mengenai pentingnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar instansi, karena hal itu adalah kunci penting agar sasarannya bisa tercapai optimal.

Boediono juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama "mengkroyok" penanggulangan kemiskinan agar hasilnya efektif dan terealisasi dengan jelas.

Diingatkan Wapres pula, agar data jumlah angka kemiskinan akurat karena bila ada perbedaan data maka hasil yang akan dicapai juga tidak optimal yang justru bisa menyulitkan bersama.

"Salah satu cara mengkoordinasi adalah menyatukan data orang miskin di semua daerah, pakai satu set angka agar mempermudah untuk menangani," kata Wapres.

Dalam upaya menangani kemiskinan di daerah, Wapres mengatakan, kepala daerah setempat juga bisa mengajak sejumlah dun ia usaha untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan.

"Saya yakin di masing-masing daerah pasti ada dunia usaha yang mau asalkan pelaksanaannya transparan, karena itu merupakan bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR," kata Wapres.

Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Satitistik , jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33%), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15%).

Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010).

Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Pada Maret 2009, 63,38% penduduk miskin berada di daerah perdesaan, sedangkan pada Maret 2010 sebesar 64,23%. (laporan rusman/ant)