Jakarta, 2/12 (SIGAP) - Staf khusus Presiden bidang lingkungan Agus Purnomo mengatakan, ada ketidakakuratan data pada laporan lembaga swadaya masyarakat "Green Peace" di Indonesia.

"Ketidakakuratan data tersebut mengenai luas kerusakan hutan yang akan dikonversi untuk industri serta dana internasional perubahan iklim yang diterima Indonesia bakal dikorupsi," kata Agus Purnomo pada diskusi "Menguak Dusta Green Peace di Indonesia" di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/12).

Menurutnya, pada laporan "Green Peace" menyebutkan akan terjadi kerusakan hutan mencapai 63 juta hektare hingga 2030 untuk pengembangan industri "pulp dan papper", "palm oil", pertambangan, dan energi terbarukan.

Data luas kerusakan hutan di Indonesia pada laporan "Green Peace", menurut Agus, angkanya terlalu besar sehingga dipertanyakan darimana sumbernya.

Setelah ditelusuri melalui kementerian terkait, katanya, ternyata angkanya tidak sebesar itu.

"Green Peace membuat laporan dengan data kerusakan hutan yang sangat besar mungkin untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia," katanya.

Agus menjelaskan, dari penelitian Kementerian Kehutanan menyimpulkan, kerusakan hutan karena konversi hingga 2030 hanya sebesar 24 juta hektare atau hanya sekitar 35% dari besaran yang dilaporkan "Green Peace".

Dari 24 juta hektare tersebut, menurutnya, dimanfaatkan untuk hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, pembangunan industri perkebunan seperti kelapa sawit dan perkebunan untuk energi terbarukan seperti pohon jarak.

"Pemanfaatan 24 juta hektare hutan tersebut juga berasal dari sekitar 35,4 juta hektar lahan kritis bukan dari hutan produktif," katanya.

Agus Purnomo juga menilai kebohongan yang dilakukan "Green Peace" dalam laporannya yakni menyebut dana internasional untuk penurunan emisi karbon di Indonesia sebesar satu miliar dolar Amerika Serikat akan dikorupsi.

Menurutnya, dana internasional baru akan cair setelah terbukti ada penurunan emisi karbon dari yang dinikmati internasional.

"Saat ini dana tersebut belum cair jadi mana mungkin akan dikorupsi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Agus Purnomo juga memuji bukti berjudul "Menguak Dusta Green Peace di Indonesia" yang dikumpulkan dari berita dan opini di media massa.

Penulis buku "Menguak Dusta Green Peace di Indonesia", Syarif Hidayatullah mengatakan, dari studi pustaka yang dilakukannya terhadap berita maupun opini di media massa dirinya mensinyalir gerakan kampanye lingkungan yang dilakukan "Green Peace" tidak independen.

"Saya menduga ada pengusaha yang mensponsori laporan `Green Peace'," katanya.

Dalam catatan SIGAP, Greenpeace di Indonesia secara formal berdiri sejak tahun 2005. Namun sebelum 2005, Greenpeace telah melakukan beberapa kegiatan di Indonesia terkait isu hutan dan toxic waste juga pernah melakukan ship tour.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas Greenpeace di Indonesia, tentu harus dibarengi dengan meningkatnya konstituen Greenpeace, salah satunya adalah supporter. Untuk meningkatkan jumlah supporter, maka Greenpeace mulai membuka satellite office di berbagai kota, salah satunya Bandung pada tahun 2007. (laporan wa prasetya/ant)