Jakarta, 24/11 (SIGAP)-Kabupaten Kubu Raya menawarkan solusi kongkrit jangka panjang untuk penanggulangan korban bencana Merapi di Jawa Tengah dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana korban Merapi bersama Kementerian Nakertrans RI dan Pemerintah di Semarang, Rabu.

"Dalam rapat koordinasi ini kita berupaya mencari cara untuk menanggulangi korban Merapi secara kongkrit, sehingga kita meminta masukan dari semua yang ada di sini," kata Dirjen P4Trans Kemenakertrans RI, Hari Hariawan Saleh dalam rapat tersebut.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Sosial dan Transmigrasi RI, Pemerintah Jawa Tengah, Pemerintah Empat Kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi daerah korban Merapi serta Kabupaten Kubu Raya.

Hariawan mengatakan, dalam hal ini Kubu Raya sebagai kabupaten yang baru terbentuk di Kalbar memberikan peluang kepada para korban bencana alam untuk memperbaiki dan menata kembali kehidupan para korban bencana Merapi.

Itu merupakan salah satu solusi bagi masyarakat korban yang mau memulai hidup baru mereka, mengingat cukup banyak korban Merapi yang trauma berat setelah musibah tersebut.

Menurutnya, ada dua hal yang patut diperhatikan bersama dalam penanggulangan korban bencana itu.

"Di antaranya akuntabilitas yang mesti diperhatikan oleh semua pihak, jangan sampai upaya penanggulangan bencana itu malah tidak bisa dipertanggung jawabkan karena dimanfaatkan sebagian pihak untuk kepentingan lain," ucapnya.

selain itu permasalahan lainnya yang mesti diperhatikan adalah pembenahan tata ruang agar pasca kejadian tersebut masih ada daerah yang semua diharamkan untuk ditempati malah ditempati kembali.

Dia mencontoh penempatan masyarakat pada radius tertentu dari Merapi itu, jangan sampai dilanggar oleh pemerintah daerah, mengingat dampak yang bisa diakibatkan ke depan tentu bisa lebih parah lagi.

"Kita mesti bisa memberi solusi terbaik dalam penanggulangan maupun pencegahan bencana itu, sehingga dalam forum ini diharapkan diperoleh masukan-masukan terbaik," kata Hariawan.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan di depan peserta rapat tersebut menawarkan bantuan tempat relokasi pengungsian permanen di kabupaten yang dipimpinnya.

Dalam pertemuan tersebut Muda menyampaikan beberapa hal terkait berbagai potensi pertanian, peternakan, serta topografi wilayah dan potensi lainnya yang nantinya bisa menjadi alternatif mata pencarian baru bagi para pengungsi yang ingin merubah hidupnya di Kubu Raya.

"Kami menawarkan kepada masyarakat tiga kabupaten di Jawa Tengah yang terkena erupsi Merapi. Bila ada masyarakatnya yang menginginkan pemukiman baru untuk merubah hidup dan menyembuhkan trauma akibat musibah tersebut, kami akan membuka diri melalui program percepatan transmigrasi," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Boyolali Agus Purmanto menyatakan menyambut baik maksud dari Pemerintah Kubu Raya. Dalam hal ini pihaknya akan mencoba mensosialisasikan kepada masyarakatnya, terutama korban Merapi.

"Namun, kami tidak berani memastikan apakah ada masyarakat yang berminat, karena nantinya akan kami serahkan kembali keputusannya kepada masyarakat. Bila ada yang ingin pindah lokasi, tentu akan kami fasilitasi," ucap Agus.

Kaltim Siap Tampung

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) siap menampung pengungsi akibat korban bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, antara lain korban bencana alam di Wasior, Mentawai, dan korban erupsi Gunung Merapi.

"Jika memang ada pengungsi dari korban bencana alam yang ingin pindah ke Kaltim, tentu saja kami sangat terbuka menerimanya karena mereka juga saudara-saudara kita," kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak di Samarina, Selasa.

Meski demikian, lanjutnya, untuk menampung para pengungsi baik akibat erupsi Gunung Merapi di DIY, gempa di Mentawai dan lainnya harus sesuai dengan aturan ataupun prosedur yang berlaku sehingga ke depan tidak ada masalah.

Prosedur yang dimaksud adalah mengikuti program transmigrasi, karena itu merupakan program pemerintah yang sudah dilaksanakan di berbagai daerah termasuk Kaltim.

Untuk menjalankan program transmigrasi, maka harus dilakukan kerja sama dengan kedua belah pihak, baik daerah pengirim maupun daerah penerima. Bahkan sebelumnya telah ada kerja sama dengan sejumlah pihak terkait transmigrasi.

Namun perjanjian yang ada sebelumnya, program transmigrasi tersebut dilaksanakan bukan untuk transmigran dari korban bencana alam, tetapi program yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Dilanjutkan, dengan program transmigrasi, maka ke depan akan lebih terpola dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi masalahnya bukan sekedar siap menampung atau tidak, dan para korban pengungsi datang begitu saja, tetapi harus melalui mekanisme.

Menurutnya, prosedur dan mekanisme harus dijalankan sesuai aturan. Hal ini sangat penting agar daerah penerima nantinya bisa memberdayakan para transmigran, khususnya di daerah di mana penempatannya bisa disiapkan segala sesuatunya.

Indonesia akhir-akhir ini kembali berduka atas bencana alam silih berganti, seperti banjir bandang di Wasior, Papua Barat, kemudian gempa bumi disertai tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dan meletusnya Gunung Merapi di DIY.

Dari musibah tersebut, ratusan jiwa menjadi korban, belum lagi ratusan yang luka-luka dan yang belum diketemukan. Bukan hanya korban jiwa, tapi juga masyarakat yang selamat kehilangan harta benda.

Gubernur Kaltim dalam beberapa hari lalu sudah mengumpulkan dana sekitar Rp3,5 miliar dari pengusaha untuk membantu korban bencana. Ini bukti kepedulian Kaltim terhadap daerah yang dilanda musibah. (Laporan wa prasetya/ant)