Jakarta, 24/11 (SIGAP) - Sejumlah warga yang tinggal di pulau terluar Marampit, Kabupaten Talaud, Sulut, meminta adanya fasilitas pembangunan secara memadai, karena hingga saat ini kurang diperhatikan pemerintah.

"Pemerintah daerah lebih fokus arah pembangunan di pulau terluar Miangas dan Marore, sementara Marampit dibiarkan saja," kata juru bicara warga Jos Tambariki, ketika bertandang ke DPRD Sulut, di Manado, Rabu (24/11).

Warga menilai pembangunan tidak berimbang, karena di Miangas dan Marore secara keseluruhan diberikan porsi pembangunan secara memadai.

Sementara di Pulau Marampit yang juga berbatasan dengan Filipina itu, kurang memiliki akses jalan dan jembatan secara baik, tidak begitu optimalnya dermaga laut hingga pasokan listrik dan bentuk pembangunan lain sangat minim.

"Sewaktu-waktu pemerintah dan wakil rakyat di DPRD Sulut turun ke Pulau Marampit, sehingga tahu kondisi di wilayah itu," katanya.

Tokoh masyarakat lainnya, Jun Tangga mengatakan, bahaya ancaman kriminal dan separatis bisa saja melewati jalur itu, karena minimnya pengamanan secara baik.

"Bayangkan saja kalau ada teroris atau bentuk kriminal seperti peredaran narkoba dan sebagainya terjadi di pulau itu, karena memang tidak adanya pengamanan secara baik," katanya.

Bahkan sering kali banyak nelayan asal Filipina sering menangkap ikan hingga ke perairan Marampit, dan tidak bisa dicegah secara baik.

Tujuan lain kedatangan warga Marampit ke DPRD Sulut, guna membawa aspirasi terkait pemekaran Kecamatan Marampit, dan tidak hanya lagi berstatus desa.

"Aspirasi pemekaran kecamatan sudah disampaikan sejak tahun 2007 lalu, namun belum dijawab oleh pemerintah daerah, sehingga kami harus datang ke DPRD Sulut," katanya, sebelum bertemu dengan wakil rakyat di lembaga DPRD Sulut.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, wilayah perbatasan harus mendapat perhatian khusus sebab, sebagai halaman depan Negara sekaligus cermin identitas dan integritas bangsa dan Negara.

Kawasan perbatasan umumnya relatif jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik perekonomian nasional maupun daerah. Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer yang memiliki kawasan perbatasan dengan sepuluh Negara, baik perbatasan darat maupun laut, seperti perbatasan dengan Papua New Guinea, Timor Leste, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, dan Filipina, jelasnya seperti dilansir  Suaramanado, juli tahun lalu.

"Di samping pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan di kawasan perbatasan, diperlukan juga pendekatan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat," kata Gamawan.

Percepatan penyediaan infrastruktur dasar, seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, listrik, kegiatan usaha dan transportasi kata Gamawan Fauzi perlu mendapatkan perhatian. “Untuk masyarakat di wilayah terisolir seperti di pulau-pulau kecil perlu diberikan bantuan bahan makanan pokok dan keperluan sehari-hari,” kata Gamawan Fauzi.

Gamawan Fauzi berharap RPJMN 2010-2014 dapat memprioritaskan pengembangan 12 provinsi di kawasan perbatasan yang mencakup 38 kabupaten/kota. Rencananya, akan dikembangkan 26 pusat kegiatan strategis nasional sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya sepuluh tahun ke depan. (laporan wa prasetya/ant)