Jakarta, 24/11 (SIGAP) - Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencatat hingga 23 November 2010 sebanyak 28.935 warga setempat membutuhkan pekerjaan.

Kepala Disnakertransos Kabupaten Blora Waluyo, di Blora, Rabu (24/11) mengatakan, jumlah warga yang membutuhkan pekerjaan tersebut berdasarkan komulatif pencari kartu kuning atau kartu pencari kerja sejak tahun 2005 hingga bulan Nopember 2010.

"Data tersebut diperoleh dari jumlah pencari kartu kuning selama 5 tahun terakhir, sehingga bisa dikatakan bahwa sebanyak 28.935 warga Blora masih membutuhkan pekerjaan yang layak," katanya.

Lebih lanjut Waluyo mengatakan, tujuan mereka mencari pekerjaan bervariasi dan dari jumlah tersebut ada yang sudah mendapatkan pekerjaan di swasta, tapi berdasarkan laporan dan jumlah pencari kerja, belum semua tertampung mendapatkan pekerjaan.

Pengadaan CPNS yang dilakukan tiap tahun, kata dia, tidak berpengaruh terhadap jumlah pencari kerja.

"Kebutuhan PNS di Blora relatif kecil, sedangkan jumlah lulusan sekolah meningkat tiap tahun, sehingga menambah jumlah angka pencari kerja," katanya.

Menurutnya, Disnakertransos tetap memperhatikan pencari kerja dengan memberikan pelatihan dan mengangakses informasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dalam dan luar negeri yang membuka lowongan kerja.

"Informasi lowongan kerja selalu kami sampaikan kepada warga, namun kami harus melakukan seleksi dan verifikasi kepada perusahaan yang membuka lowongan, agar pencari kerja tidak dikecewakan," katanya.

Kendati jumlah pencari kerja meningkat sejak 5 tahun, katanya, pemerintah kabupaten Blora tidak mengesampingkan kesejahteraan tenaga kerja yang sudah bekerja di wilayahnya, yaitu dengan mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2011 menjadi Rp816.200 dari UMK 2010 sebesar Rp742.000 per bulan.

"Sudah disetujui Gubernur Jawa Tengah pada awal November 2010, dan kami saat ini sudah mulai melakukan sosialisasi ke instansi dan pengusaha tentang besaran UMK kabupaten Blora," katanya

Penetapan usulan tersebut, katanya, didasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari bulan Januari hingga Agustus 2010 dan prediksi bulan September hingga Desember 2010 yaitu Rp829.851, dan mempertimbangkan UMK sekitar Kabupaten Blora seperti Grobogan, Rembang, Pati, Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur.

Menurutnya, usulan tersebut, selain pertimbangan KHL, juga mempertimbangkan kebutuhan pangan, sandang, papan dan trasnportasi pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Zukhri mengatakan, berdasarkan hasil pantauan petugas di lapangan dan pengusaha yang sudah melapor ke Nakertransos, di Blora ada 410 pengusaha yang mempunyai tenaga kerja dan layak diberikan UMK, hanya saja karena pesoalan tertentu, baru tercatat 360 pengusaha yang memberikan UMK 2010 kepada tega kerjanya.

"Kami terus melakukan pemantauan, yang belum memenuhi UMK, kami pelajari permasalahannya, di antaranya karena omzet usaha mereka menurun," katanya.

Khusus pemkab, katanya, harus memberi contoh memberikan UMK kepada tenaga kontrak atau honorer, sesuai yang sudah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan catatan SIGAP, terbatasnya jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di daerah, khususnya di Banyumas tampaknya menjadi penyebab sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengadu nasib di kota-kota besar, seperti Jakarta dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan arus urbanisasi tidak bisa dibendung. (laporan rusman/ant)