Jakarta, 19/5 (Sigap) – Proyek pembangunan daerah, seperti irigasi di Desa Ba’tang, Desa Kondobulo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, semestinya diawali dengan studi kelayakan. Studi kelayakan ini harus dilakukan oleh Bapeda (Pemda) setempat agar tepat sasaran. Demikian dikatakan oleh Sultan, Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden (SKP) Bidang Pembangunan Daerah (BPD).

Seperti diberitakan Antara, Rabu (19/5) proyek pembangunan irigasi yang terletak di Desa Ba`tang, Desa Kondobulo, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan nilai miliaran rupiah dari dana APBN tahun 2009 ini, dinilai mubazir oleh masyarakat.

Maraya (30), salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Kalumpang, di Mamuju, mengungkapkan bahwasannya paket proyek pembangunan Irigasi di Desa Ba`tang dengan nilai Rp1 miliar tersebut, ternyata lebih menuai kekecewaan karena hingga selesainya pekerjaan itu tidak pernah digunakan oleh masyarakat untuk pengairan sawah di daerah itu. "Kami juga bingung, pembuatan irigasi yang terindikasi membangun asal jadi. Faktanya, irigasi itu ternyata tidak dapat difungsikan oleh masyarakat karena saluran airnya buntu akibat saluran yang dikerjakan tidak beres karena menanjak," ucapnya.  Lanjut Maraya, mestinya teknis pembuatan saluran irigasi itu dari hulu ke hilir sehingga air dapat mengalir lancar, namun kondisinya berbeda dengan proyek ini karena justeru terbalik. Sehingga masyarakat kecewa karena pelaksanaan proyek yang menelan dana miliaran rupiah itu tidak dapat dinikmati masyarakat setempat.

Selain itu , kondisi pembangunan irigasi yang baru berumur kurang dari satu tahun ini, juga dinilai tidak bermutu karena dikerjakan asal jadi sehingga banyak yang sudah mengalami kerusakan. Maraya mengakui, persoalan ini telah disampaikan ke DPRD Sulbar, untuk segera memanggil kontraktor pelaksana guna mempertanggungjawabkan paket proyek tersebut, karena bangunan irigasi itu sudah mulai terbengkalai sebelum selesai dikerjakan.

Menurut Sultan, kasus pembangunan irigasi tersebut, menunjukkan pentingnya studi kelayakan sehingga pemanfaatan irigasi tidak maksimal. Juga seharusnya irigasi bermanfaat bagi warga sekitar. "Karena akan lebih bermanfaat, bila dana sebesar Rp 1 miliar itu diperuntukkan bagi program pemberdayaan masyarakat ketimbang pembangunan irigasi yang tanpa perencanaan yang matang," tandas putera asli daerah Sulawesi Barat ini.

Lebih jauh, Sultan berharap agar proyek pembangunan yang sudah berjalan itu diaudit pihak independen agar masyarakat mengetahui untuk apa saja dana pembangunan irigasi tersebut dipergunakan. “Agar memenuhi rasa keadilan masyarakat,” katanya. (Laporan Sofyan Badrie dan Ari Prahasta)