Jakarta, 21/11 (SIGAP) – Operasional kegiatan badan pelaksana kawasan pengembangan ekonomi terpadu (BP Kapet) kabupaten Biak Numfor, Papua yang berdiri sejak 1998 hingga kini terhenti akibat belum jelasnya struktur organisasi kelembagaan badan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, Minggu (21/11), terlihat sarana asset perkantoran BP Kapet yang berlokasi di Swapodibo distrik Biak Kota tidak ada tanda-tanda aktivitas berlangsung di kantor tersebut.

Selain di kantor BP Kapet terlihat sepi juga fasilitas gudang seperti tempat penyimpanan kontainer yang telah rampung dibangun berlokasi di Jalan raya Bosnik tidak berfungsi sama sekali.

Direktur Umum BP Kapet Hartono ketika ditanya wartawan sebelumnya tidak bersedia memberi penjelasan dengan alasan dirinya saat ini tidak lagi menjabat direktur.

"Saya tidak lagi menjabat salah satu direktur di BP Kapet Biak mas, ya tunggu saja pimpinan direksi yang baru dan bisa ditanyakan langsung kelanjutan kegiatan BP Kapet," ujar Hartono saat ditemui pada kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan.

Berdasarkan data, program BP Kapet terhenti pasca terungkapnya kasus penyalagunaan dana bantuan pemerintah provinsi Papua tahun 2005/2006 sekitar Rp5 miliar yang berakibat kasus ini dilakukan penyidikan tim Kejaksaan Tinggi Papua.

Sejak mantan kepala pelaksana harian BP Kapet Biak berinisial RM ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kejaksaan tinggi Papua, namun kasusnya sendiri hingga sekarang belum juga disidangkan ke pengadilan setempat.

Kebijakan pembentukan BP Kapet Biak sebagai salah satu program pemerintah dalam upaya meningkatkan peran mengelola berbagai potensi alam serta mewujudkan kawasan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat dan kabupaten ini. (laporan ari prahasta/ant)