Jakarta, 20/11 (SIGAP) - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) 2010 di Kota Bengkulu menyalurkan dana Rp446 juta bagi 16 kelompok usaha perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Rapiin, Sabtu (20/11) mengatakan, ada 16 kelompok usaha perikanan yang mendapat kucuran dana bantuan dari PNPM-MKP termasuk pengembangan usaha budi daya tambak.

Lebih lanjut Rapiin mengatakan, bantuan tersebut merupakan pendorong aktivitas para nelayan untuk meningkatkan produksi masyarakat sehingga mampu mendukung lajunya pertumbuhan ekonomi regional.

"Bantuan itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena program tersebut searah dengan tujuan pilar pembangunan Pemkot Bengkulu dalam bidang ekonomi berbasi kerakyatan," sebutnya.

Bantuan tersebut juga sebagai sarana percepatan pencapaian program PNPM kelautan dan perikanan di daerah ini sehigga kelompok tersebut mampu mempertahankan predikat yang diraih sebagai kelompok yang berhasil di Provinsi Bengkulu.

Program itu amat mendukung peningkatan perekonomian masyarakat sehingga masih diharapkan kegiatan itu dapt berlanjut secara berkesinambungan. Pemerintah daerah ini sangat merespon karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi warga yang mandiri.

"Bantuan yang diberikan itu merupakan bantuan Langsung masyarakat (BLM) PNPM-MKP dengan sasaran masyarakat atau kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dengan skala usaha mikro bidang usaha kegiatan penangkapan," ujarnya.

Menurut Rapiin, tujuan kegiatan atau bantuan ini ditekankan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran menuju kelompok masyarakat nelayan yang mandiri.

Berdasarkan catatan SIGAP, tujuan utama PNPM-MKP adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai komponen kegiatan yaitu perencanaan pembangunan wilayah dan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis desa; pembangunan infrastruktur desa dan lingkungan; penguatan kapasitas sumberdaya manusia aparat dan masyarakat serta kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Mengingat proses pemberdayaan tidak dapat berlangsung dalam waktu singkat, diharapkan program ini tidak hanya dilaksanakan dalam waktu setahun tetapi merupakan program prioritas Departemen Kelautan dan Perikanan secara  berkelanjutan dalam lokus yang sama sehingga dampaknya dapat terlihat dengan nyata.

Selanjutnya pelaksanaan PNPM-MKP diharapkan dapat mendukung program penanggulangan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah utamanya bagi masyarakat kelautan dan perikanan. (laporan rusman/ant)