Jakarta, 12/11 (SIGAP) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah membutuhkan dana sebesar Rp 200 miliar untuk mengatasi masalah banjir akibat pasang air laut atau rob yang sering dialami di sejumlah kawasan di daerah itu.

Wali Kota Pekalongan Basyir Achmad di Pekalongan, mengatakan untuk mengatasi rob di Kota Pekalongan tidak bisa dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap dengan kurun waktu tiga sampai empat tahun."Kami akan membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar untuk mengatasi rob di Kota Pekalongan sehingga perlu adanya bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat," katanya.

Menurut Basyir Achmad, dana tersebut antara lain akan digunakan untuk membebaskan tanah di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Degayu, dan membuat zonasi hutan mangrove. "Masalah ini memang harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan dana yang cukup besar agar Kota Pekalongan bebas dai rob," katanya.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota (DPUPT) Kota Pekalongan Nur Kholis mengatakan saat ini, Pemkot Pekalongan masih mengkaji penanganan rob jangka panjang di sejumlah titik rawan rob. "Selama ini, limpasan air laut di wilayah Pekalongan Utara menyebabkan sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga tergenang air akibat tidak berfungsinya saluran air," katanya.

Menurutnya rencananya, penanganan rob ini akan dilakukan mulai 2011, antara lain dengan perbaikan bangunan tanggul di Sungai Bremi dan pemasangan pintu air. "Rencananya, pembangunan untuk mencegah rob ini akan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2011," katanya.

Akbar Zainuddin, pemerhati lingkungan, berharap agar penanggulangan rob tidak hanya mengandalkan dana pemerintah pusat. “Banyak sektor yang bisa dikembangkan untuk mengatasi rob. Misalnya, lebih memberikan kesempatan kepada swadaya masyarakat atau pihak swasta,” katanya kepada SIGAP, Jumat (12/11).

Walaupun demikian, kata Akbar Zainuddin, diharapkan penggunaan dana pusat tidak disalahgunakan. “Pemotongan anggaran umumnya biasa dilakukan. Tentu saja hal ini dapat mengurangi upaya penanganan rob secara maksimal,” katanya.

Oleh karena, dirinya mengimbau agar kontrol dari berbagai elemen masyarakat, seperti aktivis LSM, maupun tokoh masyarakat harus dilakukan. “Ini untuk menghindari penyalahgunaan keuangan negara. Dan penanggulangan rob pun atau banjir pun dapat maksimal hasilnya,” tegasnya. (laporan sofyan badrie/ant)