Jakarta, 9/11 (SIGAP) - Pemerintah akan menyiapkan Rp100 miliar dari dana penanggulangan bencana untuk pembelian sapi dan kerbau milik masyarakat yang saat ini berada di pengungsian akibat letusan Gunung Merapi.

Menteri Pertanian Suswono usai menggelar rapat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yogyakarta, Senin (9/11). Lebih lanjut Suswono mengatakan, peternak yang kini berada di pengungsian dibebaskan untuk menjual atau merawat sapi dan kerbau mereka. Dana yang disiapkan pemerintah sebesar Rp100 miliar," kata Menteri Pertanian Suswono usai menggelar rapat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yogyakarta, Senin.

Menurutnya, penyiapan dana tersebut menunjukkan pemerintah sangat sungguh-sungguh untuk bisa mencegah agar pengungsi tidak lagi memasuki radius bahaya hanya untuk mengurus ternak sapi atau kerbau yang menjadi mata pencarian utama mereka.

Seluruh pengungsi yang memiliki sapi atau kerbau, lanjut Suswono, akan dilarang secara tegas untuk masuk ke radius berbahaya sehingga pemerintah akan melakukan evakuasi terhadap hewan-hewan ternak tersebut.

Pemerintah telah menyiapkan setidaknya 19 lokasi evakuasi sapi dan kerbau agar pengungsi tidak perlu lagi masuk ke daerah berbahaya hanya untuk memberi makan hewan ternak tersebut.

"Setelah berada di lokasi evakuasi, peternak yang ikut mengungsi akan dipertemukan dengan sapi mereka dan didata. Jika ingin menjual, pemerintah akan membelinya, tetapi jika tidak ingin menjual, maka pemerintah akan membantu dalam kebutuhan pakan sapi," katanya.

Keputusan untuk tidak langsung membeli sapi-sapi milik peternak tersebut, lanjut Suswono, disebabkan karena sebagian besar peternak masih menginginkan untuk memelihara sapi dan kerbau milik mereka.

Berdasarkan data hingga Minggu (7/11), jumlah sapi milik peternak yang masih berada di radius 20 km adalah 61.884 ekor yang terdiri dari 3.125 ekor di Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang 20.516 ekor, Kabupaten Klaten 9.838 ekor, dan Kabupaten Boyolali 28.405 ekor.

Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah kriteria pembelian sapi atau kerbau, yaitu sapi potong jantan dihargai Rp22 ribu per kilogram bobot hidup, sapi betina tidak bunting dan tidak laktasi Rp20.000 per kg, sapi laktasi Rp10 juta per ekor, sapi bunting Rp9 juta per ekor, sapi dara Rp7 juta, dan anak sapi Rp5 juta.

"Sementara untuk sapi atau kerbau yang mati karena terkena letusan Merapi akan dipikirkan lebih lanjut untuk penggantiannya, tetapi akan tetap didata," katanya yang menyatakan ada 421 ekor sapi mati akibat letusan Merapi.

Jenis hewan ternak lain seperti kambing dan unggas, lanjut dia, memang belum akan diganti, tetapi kemungkinan untuk penggantian tetap dilakukan.

Pemerintah menentukan harga sapi milik warga korban bencana erupsi Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta per ekor, kata Menteri Pertanian Suswono.

"Penentuan harga sapi hidup itu berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya jenis kelamin dan ukuran. Jika para pemilik sapi bersedia, pemerintah akan membelinya," katanya di Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) Yogyakarta, Senin (9/11).

Menurutnya, pemerintah juga akan membeli anak sapi (pedhet) dengan harga Rp5 juta, sapi jantan potong dibeli berdasarkan berat badan seharga Rp22 ribu per kilogram, sapi betina yang tidak laktasi (tidak menghasilkan susu) dibeli Rp20 ribu per kilogram.

Sapi yang sedang memproduksi laktasi (menghasilkan susu) dibeli Rp10 juta per ekor, sapi dara yang bunting dihargai Rp9 juta, dan sapi dara tindak bunting Rp7 juta per ekor.

Suswono juga mengatakan, sapi yang telah dibeli pemerintah akan disalurkan ke daerah lain yang aman dari bahaya. Namun, perincian kebijakan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah untuik menanganinya.

"Sapi yang dibeli pemerintah itu akan disalurkan kepada peternak di luar daerah berbahaya sebagai bantuan sosial (bansos). Dinas di tingkat provinsi baik di DIY maupun Jateng yang berwenang mengatur pendistribusian sapi bansos tersebut," katanya.

Menurutnya, ada hal yang lebih penting dari sekadar membeli sapi milik warna, yakni mengenai kepastian pakan ternak. Para peternak banyak mengkhawatirkan nasib sapi mereka yang ditinggal mengungsi.

"Hasil pengamatan lapangan selama ini menunjukkan warga pemilik sapi ternyata lebih menginginkan kepastian pakan ternak. Mereka sering pulang ketika mengungsi itu karena ingin memberi makan ternak untuk memastikan ternaknya sehat," katanya.

Identifikasi Ternak Satu Pekan

Sementara itu, Menteri Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Posko Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Yogyakarta, Senin (9/11) mengatakan, proses identifikasi ternak yang berada di radius 20 kilometer dari puncak Gunung Merapi ditargetkan selesai dalam waktu satu pekan.
Dikatakan Agung, mulai Selasa ini tim kami akan bekerja untuk penanganan hewan ternak khususnya sapi dan kerbau yang masih ada di radius 20 kilometer, dan diharapkan proses identifikasi selesai dalam waktu satu pekan.

Menurutnya, proses identifikasi tersebut harus tetap dilakukan meski dalam kondisi tanggap darurat, agar akuntabilitas dan transparansi penanganan hewan ternak tetap terjaga.

Dirinya mengatakan, pemerintah serius dalam menangani hewan ternak sapi dan kerbau milik pengungsi atau masyarakat yang berada di radius 20 kilometer dari puncak Gunung Merapi, agar masyarakat yang berada di pengungsian tidak mengkhawatirkan hewan ternak mereka.

Setelah proses identifikasi selesai dilakukan, pemerintah akan melakukan upaya evakuasi terhadap seluruh hewan ternak agar tidak lagi berada di radius yang tidak aman.

Jumlah sementara sapi dan kerbau yang berada di radius 20 km dari puncak Gunung Merapi sebanyak 61.884 ekor, yang terdiri atas 3.125 ekor di Kabupaten Sleman, Kabupaten Magelang 20.516 ekor, Kabupaten Klaten 9.838 ekor, dan Kabupaten Boyolali 28.405 ekor.

Sebanyak 19 lokasi penampungan sapi dan kerbau yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Sleman, Magelang, Boyolali dan Klaten telah disiapkan pemerintah untuk menampung sapi milik peternak yang berada di radius berbahaya.

Setelah dilakukan evakuasi, lanjutnya, pemerintah akan melakukan eksekusi pembelian dengan harga yang pantas disertai surat administrasi yang lengkap terhadap hewan-hewan ternak tersebut.

"Tetapi, pembelian hanya akan dilakukan apabila memang masyarakat berkehendak menjualnya. Jika mereka berkeinginan untuk memeliharanya, kami akan membantu logistiknya," katanya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap proses pembelian ternak yang dilakukan pemerintah tersebut.

Agung Laksono mengatakan dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi tersebut, terdapat tiga aspek yang menjadi fokus utama yaitu pemantauan aktivitas seismik Gunung Merapi, penanganan pengungsi dan penanganan terhadap ternak milik pengungsi.

Selain itu, Agung mengatakan saat ini pemerintah masih bisa menanggulangi seluruh kebutuhan masyarakat selama masa tanggap bencana letusan Gunung Merapi. "Jika ada yang kekurangan yang dirasakan masyarakat, itu hanya soal waktu, karena akan bisa dipenuhi sesudahnya," katanya.

Kawasan pengungsian yang tersebar di 220 lokasi, katanya juga berpengaruh terhadap distribusi bantuan, sehingga sebaiknya jumlah lokasi ersebut diredistribusi.

Menurutnya, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp150 miliar untuk dana tanggap darurat di Wassior, Mentawai, dan di kawasan Gunung Merapi. (laporan ari prahasta/ant)