Jakarta, 3/11 (SIGAP) - Wakil Gubernur Maluku Said Assagaff, Rabu (3/11) mengatakan, pengurangan penduduk miskin melalui peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin di Maluku selama 2009 menyerap anggaran Rp102,36 miliar.

"Tahun anggaran kemarin, Pemprov mengalokasikan dana APBD senilai Rp120,85 miliar, dan yang terealisasi untuk program ini mencapai lebih dari 84,69 persen," katanya.

Seperti diketahui program ini merupakan masalah mendasar yang menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah selama tahun anggaran 2009 untuk mengatasi persoalan kemiskinan penduduk dan mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut Wagub, tingkat kemiskinan di Maluku telah mengalami penurunan dari 29,66% tahun 2008 menjadi 28,23% tahun 2009. Sedangkan tingkat pengangguran berkurang dari 10,67% menjadi 10,38%. Salah satu masalah yang juga menjadi fokus intervensi Pemerintah Daerah tahun anggaran 2009 melalui peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, adalah penanganan pengungsi yang mencapai 8.183 KK atau 40.915 jiwa yang sudah terselesaikan.

"Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, diikuti pula dengan peningkatan perekonomian daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dari Rp3,79 triliun menjadi Rp3,99 triliun tahun lalu," katanya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Maluku mengalami peningkatan dari 4,23% 2008 menjadi 5,43% tahun 2009. Untuk bidang urusan kesehatan, Pemprov tahun lalu mengalokasikan dana APBD sebesar Rp24,87 miliar dan yang terealisasi Rp23,69 miliar.

Anggaran ini, kata Wagub, dimanfaatkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan, proporsi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana ini juga dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan status gizi masyarakat, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pelayanan kesehatan rujukan di daerah terpencil serta penyaluran tenaga kesehatan.

Sementara sebelumnya, pada Agustus lalu, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Latif Adam mengatakan program pengurangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah disinyalir masih belum mengurangi jumlah kemiskinan secara signifikan.

Malah, dirinya mengaku data LIPI menunjukkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan miskin terus meningkat. "Masalahnya semakin tinggi itu bukan diambil dari kemampuan pemerintah. Ada indikasi bahwa program pengurangan kemiskinan dibiayai utang-utang luar negeri," jelasnya.

Adam mengatakan beberapa program yang digelontorkan untuk pengurangan kemiskinan terbukti tidak efektif. Dari hasil studi lapangan LIPI, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masih belum mengenai sasaran.
Adam juga mengungkapkan terdapat 6,7% dari total rakyat miskin merupakan orang miskin absolut yaitu orang miskin yang juga menjadi pengangguran. "Dan jumlah itu jarang tersentuh oleh program-program kemiskinan," katanya.

Pemerintah telah menargetkan pengurangan kemiskinan menjadi 8% di tahun 2014 nanti. Saat ini, BPS mencatat jumlah kemiskinan per Maret 2010 berjumlah 31,02 juta (13,32%). Jumlah ini turun bila dibandingkan dengan Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15%) atau turun 1,51 juta. (laporan rusman/ant)