Jakarta, 2/11 (SIGAP) - Banjir merupakan salah satu bencana yang rawan terjadi di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) setiap musim penghujan, kata seorang pejabat setempat. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim, Kusnadi di Samarinda, menyatakan, kondisi hutan yang sudah banyak rusak serta sistem drainase yang kurang baik, penyebab bencana banjir di 14 kabupaten/kota daerah itu.

"Alihfungsi kawasan hutan serta buruknya sistem drainase menjadi salah satu penyebab kerawanan terjadinya banjir di hampir semua kabupaten/kota di Kaltim," ungkap Kusnadi. Selain banjir, kebakaran kawasan hutan dan lahan, katanya juga sebagai bencana alam yang rentan terjadi di propinsi berpenduduk lebih tiga juta jiwa itu.

"Jadi, ada dua bencana alam yang rawan terjadi di Kaltim yakni banjir dan kebakaran kawasan hutan. Dua hal itu yang harus diwaspadai dan segera dicari solusinya," katanya. Namun, Sekretaris BPBD Kaltim itu mengaku belum bisa merinci titik-titik rawan terjadinya bencana alam di Kaltim.

"Badan ini baru terbentuk pada 20 Februari 2009 sehingga masih melakukan pembenahan organisasi dan belum melakukan inventarisasi titik-titik rawan bencana di Kaltim," kata Kusnadi. Dia meminta masyarakat dan pemerintah tetap mempertahankan daerah-daerah resapan air untuk mengantisipasi terjadinya bencana banjir akibat cuaca ekstrim.

"Kalau dulu, banjir terjadi akibat pasang surut air sungai dan intensitas hujan tinggi. Namun, itu tidak berlangsung lama seperti banjir yang kerap terjadi selama ini," katanya. Bencana alam banjir yang banyak terjadi sekarang disebabkan oleh kerusakan daerah resapan air akibat alifungsi lahan menjadi kawasan perumahan serta tidak berfungsi optimalnya drainase.

"Masyarakat dan pemerintah harus segera melakukan antisipasi dengan memaksimalkan fungsi drainase. Begitu juga kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan harus segera dicari solusi agar tidk sampai menjadi bencana," kata Kusnadi.

Kepala Dinas Kehutanan Kutai Timur, Kaltim, Zulkifli Syachroen, mengatakan sebenarnya untuk mengantisipasi datangnya bencana banjir, pihaknya, awal Juni 2010,  menyelenggarakan workshop Percepatan Pengembangan Hutan Desa (PPHD) yang dilangsungkan sehari di  Hotel Kutai Permai, Sangatta Lama,  adalah yang pertama di Kaltim.

“Belum ada sebelumnya daerah tingkat dua di Kaltim ini yang mengadakan workshop tentang hutan desa. Satu-satunya adalah Kutim. Jadi, ini yang  pertama di Kaltim,” tegasnya kepada SIGAP, Selasa (2/11) .

Zulkifli mengatakan, keberhasilan masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga hutan lindung Wehea seluas 38.000 hektare di Kecamatan Muara Wahau, telah menginspirasi warga desa lain untuk mengikuti jejak mereka dalam menjaga dan melestarikan kawasan hutan.

Saat ini, katanya, ada beberapa usulan kawasan hutan untuk dikelola dan dijaga oleh masyarakat. Keinginan ini didasari kenyataan bahwa hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat sekaligus kawasan perlindungan dari bencana alam.

Tujuan workshop PPHD, kata Zulkifli, ingin memberikan tambahan wawasan bagi stakeholder (pemangku kepentingan) betapa pentingnya adanya kawasan hutan. Bertukar pengalaman dengan kelompok kerja berbagai pihak dari daerah lain dalam pencapaian hasil dan dukungan program kerja.

Selain itu, imbuh Zulkifli, memetakan permasalahan terkait implementasi kebijakan hutan desa di Kabupaten Kutai Timur. Dan, Merancang strategi daerah (road map) percepatan pembangunan hutan desa di Kabupaten Kutai Timur, khususnya dan Kaltim, umumnya. (laporan sofyan badrie/ant)