Jakarta, 2/11 (SIGAP) - Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) Provinsi Lampung dan Pemkab Lampung Barat, melakukan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan dengan anggaran senilai Rp45 miliar.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Lampung Barat, Syakhudin, di Liwa, Selasa (2/11) mengatakan, progam penanggulangan kemiskinan dengan dana tersebut akan dialokasikan melalui progam nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP) di seluruh wilayah Lampung Barat.

"Anggaran yang dialokasikan di setiap wilayah nanti, tentunya mengarah pada kebutuhan masyarakat salah satunya infrastruktur yang dapat menunjang perekonomian masyarakat yang mayoritas petani," kata Syakhudin.

Menurutnya, prosedur pelaksanaan progam sesuai dengan mekanisme yang di tetapkan pemerintah.

Kemudian lanjutnya, anggaran pengentasan kemiskinan melalui PNPM-MP mampu memberikan dampak besar bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dengan kegiatan yang di selenggarakan.

"Progam ini sama seperti progam sebelumnya, yang jelas kegiatan tersebut bedasarkan keputusan bersama dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran," katanya.

Anggaran penanggulangan kemiskinan melalui PNPM-MP sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat, melalui pembangunan infrastruktur penunjang, guna kelancaran ekonomi masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur, dana tersebut juga digunakan sebagai modal bagi pelaku usaha di masing masing wilayah, sehingga masyarakat dapat mengembangkan unit usaha yang telah dibentuk.

Pelaksanaan progam pengentasan kemiskinan mampu memberikan arah yang positif bagi masyarakat yang mayoritas tinggal di pedalaman, sehingga dengan progam tersebut, nantinya masyarakat dapat mudah menjalankan roda perekonomian dengan lancar, dan mampu meningkatkan pendapatan.

Prosedur pelaksanaan progam tersebut sama dengan progam sebelumnya, yang mana petugas yang di tunjuk telah melakukan musyawarah dengan perangkat pekon dan masyarakat akan kebutuhan yang diprioritaskan yang mengacu pada kepentingan bersama.

"Progam yang di gulirkan nanti di harapkan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang di tetapkan, sehingga angka kemiskinan di Lampung Barat dapat di tekan, bahkan tidak ada sama sekali, selain itu petugas yang di tunjuk dapat melaksanakan progam dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan masyarakat," katanya.

Berdasarkan catatan SIGAP, berbagai program yang dilakukan pemerintah didalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Pada Juli lalu, Wakil Presiden Boediono, meresmikan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 

Dalam arahannya, Wapres Meminta agar Tim Nasional ini tidak hanya membuat rumusan teoritis semata, melainkan juga membuat langkah nyata dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. (laporan rusman/ant)