Jakarta, 1/11 (SIGAP) – Para pengungsi di barak-barak pengungsian korban letusan Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih memerlukan sarana pemenuhan kebutuhan sehingga perlu pasokan tambahan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Ma`arif.

Menurutnya, di penampungan pengungsi Wukirsari, Sleman, sarana pemenuhan kebutuhan yang masih dibutuhkan, antara lain mandi, cuci, kakus (MCK), hidran air bersih, susu, dan obat-obatan. Ia mengatakan jumlah pengungsi di Wukirsari hingga kini mencapai 900 orang, 200 di antaranya merupakan pindahan dari barak pengungsian Umbulharjo. Warga sekitar bersedia membantu dan menyediakan kebutuhan lain bagi kalangan pengungsi.

Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) mengakui penanganan para korban bencana letusan Gunung Merapi memang belum optimal karena kabupaten setempat belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

"BNPB memang agak lambat menangani korban Merapi karena Kabupaten Sleman hingga kini belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Triutomo di Sleman.

Dengan belum adanya BPBD di Kabupaten Sleman, maka menyulitkan BNPB untuk melakukan hal-hal teknis terkait penanggulangan bencana di kabupaten ini, katanya. "Kami tidak punya organ di kabupaten ini. Ibaratnya ada kepala tetapi tidak ada kakinya sehingga tidak bisa berjalan optimal menangani korban bencana letusan Gunung Merapi. Meskipun demikian, BNPB akan berkerja maksimal untuk menangani para korban bencana Merapi," katanya.

Dirinya mengatakan dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana seharusnya setiap kabupaten memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun dari sekitar 500 kabupaten di Indonesia, baru sekitar 161 kabupaten yang telah memiliki BPBD.

Fathorrahman, MA, pemerhati masalah sosial di Yogyakarta, menyayangkan lambannya pemenuhan kebutuhan pokok para pengungsi. “Selayaknya pemerintah setempat dapat menanggulangi masalah ini. Jangan menunggu dulu terbentuknya BPBD karena akan semakin lamban, sementara kebutuhan para pengungsi tentu saja tidak bisa menunggu,” katanya kepada SIGAP, Senin (1/11).

Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta ini menandaskan, lambannya pemenuhan kebutuhan para pengungsi menunjukkan koordinasi antar semua instansi belum berjalan. “Boleh jadi, koordinasinya lemah,” katanya. Padahal dalam kondisi situasi seperti ini, kecepatan koordinasi menjadi hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, imbuh mantan aktivis kemahasiswaan ini.

Oleh karena itu, ia berharap, pemerintah setempat dapat segera menanggulangi  masalah ini. “Jangan ditambah lagi penderitaan mereka dengan kerumitan birokrasi macam-macam. Apalagi harus menunggu terbentuknya BPBD. Ini keadaan darurat,” tegas Fathorrahman. (laporan sofyan badrie/ant)