Jakarta, 29/10 (SIGAP) - Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, secara rata-rata menurun setiap tahunnya, ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, Tri Agus Budi Prihanto.

Menurutnya, pada 2005 dan 2006, persentase jumlah penduduk miskin memang mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan sehingga secara rata-rata dapat dikatakan selalu turun.

Berdasarkan data BPS setempat, pada 2003 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 12,25% dari total jumlah penduduk.

Tahun berikutnya jumlah itu mengalami penurunan sebesar 1,1% sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 11,15%.

"Pada 2005 persentase itu naik sebesar 0,32% dan kembali naik pada 2006 sebesar 2,18 persen sehingga total penduduk miskin mencapai 13,65 persen," katanya.

Sementara di 2006 merupakan kenaikan tingkat kemiskinan terbesar. Hal ini d duga karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun sebelumnya sehingga efeknya masih terasa di tahun itu.

Namun penurunan jumlah persentase penduduk miskin terus terjadi hingga 2 tahun berikutnya.

Sedangkan 2007 tercatat terjadi penurunan sebesar 2,3% sehingga total persentase penduduk miskin di Balangan menjadi 11,35%.

"Penurunan terbesar terjadi pada 2008 sebanyak 3,6% sehingga persentase penduduk miskin di Balangan tinggal 7,75% saja," tambahnya.

Penurunan persentase penduduk miskin itu diperkirakan terjadi seiring dengan upaya perbaikan program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Program Jaminan Sosial Masyarakat (Jamkesmas) dan lain-lain.

Program-program pemerintah tersebut di percaya secara tidak langsung telah mengurangi dampak kenaikan harga dan dampak krisis global yang sempat terjadi.

Program yang telah berjalan diharapkan dapat berkesinambungan agar terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Karena pembangunan menunjukkan adanya kesejahteraan yang terlihat dari banyaknya pilihan dalam menjalani kehidupan agar mendapat kualitas hidup yang lebih baik," demikian Tri Agus Budi Prihanto.

Sementara itu berdasarkan catatan SIGAP, secara nasional penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 21,55% atau 1.009.352 orang dari 4.496.855 jiwa jumlah penduduknya. Besarnya persentase penduduk miskin di NTB tersebut berada di urutan 6 nasional. Penduduk miskin di kota lebih tinggi yaitu mencapai 28,16% atau 552.617 jiwa dan di pedesaan sebesar 16,78% atau 456.735 jiwa.

Berdasarkan data, kedudukan 10 besar persentase penduduk miskin tertinggi adalah papua 36,80%, Papua Barat 34,88%, Maluku 27,74%, Gorontalo 23,19%, NTT 23,03%, NTB 21,55%, Nangroe Aceh Daerussalam, Lampung 18,94%, Bengulu 18,30%, Sulawesi Tengah 18,07%.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memnuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita sehari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh sekitar 52 jenis komiditi (padi-padian, umbi-umbian ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak). Garis kemiskinan bukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan sandang, pendidikan dan kesehatan. (laporan rusman/ant)