Jakarta, 22/10 (SIGAP) - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Handayani di Jambi, Kamis (22/10) mengatakan, jumlah penduduk yang tergolong sangat miskin di Jambi mencapai 33.309 orang.

Terkait hal tersebut, pemerintah harus memberikan perhatian khusus.

"Kalau kita melihat anggaran untuk pengentasan kemiskinan, memang masih jauh dari harapan kita. Penduduk miskin harus mendapat perhatian dari pemerintah," katanya.

Lebih lanjut Hamdayani mengatakan, pada rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosnakertrans beberapa waktu lalu, pihaknya telah mempertanyakan peruntukan alokasi APBD tahun 2011 untuk pengentasan kemiskinan.

Komisi IV akan kembali membahas lebih lanjut permasalahan ini, sebab soal kemiskinan berkaitan dengan Dinas Sosial.

Ketika ditanya soal proporsi alokasi anggaran untuk penduduk miskin, Handayani menjelaskan, di Komisi IV terdapat tujuh anggota DPRD yang masuk dalam tim Badan Anggaran atau Banggar.

"Tentu kawan-kawan yang akan membahasnya di Banggar dan harus sesuai dengan keadaan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosnakertrans Provinsi Jambi Rafli Nur mengatakan, angka penduduk yang sangat miskin di Jambi tergolong masih tinggi, dengan jumlah penduduk Jambi sekitar tiga 3 juta jiwa.

Untuk mengatasi masalah ini menurutnya, perlu kerja sama semua pihak termasuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Rafli Nur juga mengungkapkan, penduduk miskin di Jambi bukan hanya terkonsentrasi di daerah, melainkan juga banyak berada di kota Jambi.

"Coba kita lihat di sekitar kita, hampir di setiap tempat masih banyak terdapat keluarga yang miskin. Ini memang menjadi tantangan kita ke depan," jelasnya.

Selain jumlah 33.309 jiwa penduduk sangat miskin di Jambi, masih juga terdapat 130.863 penduduk miskin yang usianya diatas 60 tahun, atau 4,62% dari total penduduk Jambi.

Yang lebih memprihatinkan lagi sebanyak 16 ribu jiwa kehidupannya terlantar alias tidak mempunyai tempat tinggal.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2010, garis kemiskinan penduduk Indonesia mencapai angka 211.726 per kapita per bulan. Garis kemiskinan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa angka kemiskinan penduduk Indonesia masih tinggi dan perlu upaya khusus untuk mengentaskannya. (laporan ari prahasta/ant)