Jakarta, 21/10 (SIGAP) - Perum Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta satuan kerja Raskin untuk mempercepat proses penyaluran dan penyerapan beras untuk penduduk miskin sehingga jatah tidak "hangus" dan dikembalikan ke gudang negara.

Demikian dikatakan Kepala Seksi Humas Divre Bulog NTT Marselina Rihi, di Kupang, Rabu (20/10), terkait tingkat serapan beras miskin di wilayah ini. "Rugi kalau jatah yang sudah dilokasikan negara lalu tidak tidak dimanfaatkan, akan ditarik kembali dan diberikan kepada masyarakat di daerah lain di Indonesia yang membutuhkan pangan beras ini," katanya.

Lebih lanjut Marselina mengatakan, beras miskin di Nusa Tenggara Timur dari total pagu 94 ribu ton lebih hingga Oktober 2010 realisasinya mencapai 64.750 ton lebih atau 83,52 persen untuk kebutuhan sekitar 553.770 Rumah tangga sasaran penduduk miskin di wilayah ini.

"Mestinya hingga saat ini total pencapaian realisasi Raskin untuk 553.770 rumah tangga miskin di wilayah kepulauan ini sudah mencapai 85% lebih. Tetapi kenyataannya dari sekitar 83% dan masih mneyisakan pagu sekitar 30 ribu ton lebih atau sekitar 17%," katanya.

Diirinya menyebut ada sejumlah kendala yang menjadi faktor penyebab masih rendahnya tingkat serapan bersa miskin wilayah di Nusa Tenggara Timur.

Diantaranya, faktor ketersediaan pangan di tengah masyarakat masih cukup, karena saat ini sedang berlangsung musim panen dan faktor penulasan pajak bumi dan bangunan yang menjadi prioritas rumah tangga miskin serta ketersediaan uang bagi penerima manfaat raskin.

Selain itu katanya, lambannya koordinasi serta persiapan kepala desa dan lurah untuk mengurus Raskin bagi sekitar 553.770 rumah tangga sasaran di provinsi kepulauan itu, menjadi kendala lain yang ditemui di lapangan.

Marselina menambahkan, tingkat responsif ini juga diakibatkan oleh kurang proaktifnya para kepala desa dan lurah untuk menggerakkan masyarakat yang tergolong miskin untuk segera mengambil dan menerima pangan yang telah disiapkan pemerintah ini.

Untuk mengatasi hal ini, maka pemerintah daerah bersama DPRD setempat perlu ikut memikirkan solusi terbaik untuk membantu masyarakat dalam rumah tangga miskin untuk dapat menebus jatah beras yang telah disiapkan negara.

Apakah dengan memberi dana talangan kepada masyarakat melalui koperasi atau cara lain yang perlu dilakukan agar beras yang telah dijatahkan tidak ditarik kembali, karena dianggap tidak membutuhkan pangan tersebut.

Menurut Marselina, Pemda setempat sebaiknya untuk menyiapkan dana talangan kepada desa-desa yang belum sempat menebus raskin, karena kondisi masyarakat saat itu tidak memiliki dana sesuai Inpres No.7 tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional.

“Dalam Kepres ini diperbolehkan pemerintah setempat memberi dana talangan kepada desa atau masyarakat yang belum memiliki dana untuk menebus raskin dengan jaminan akan dikembalikan jika sudah ada dana," jelasnya.

Menurutnya, sistem konsinyasi ini telah dipraktekan pemerintah kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dan berjalan lancar. “Reaslisasi penyaluran raskin di daerah itu telah mencapai 90%," katanya.

Dirinya menjelaskan, langkah ini penting dilakukan karena sejak Juni-Desember 2010, pemerintah menambah dua kilogram beras miskin dari 13kg menjadi 15kg untuk setiap rumah tangga miskin dengan harga Rp1.600/kg.

"Pihak Satker perlu mengetahui kendala yang dialami masyarakat sehingga enggan menebus raskin yang hanya Rp1.600, sementara harga pasaran saat ini cukup tinggi mencapai Rp6.100," katanya.  (laporan husein al panji/ant)