Jakarta, 20/10 (SIGAP) - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungapian Yogyakarta menyatakan deformasi di tubuh Gunung Merapi yang menyebabkan penggembungan tubuh gunung itu berlangsung dengan percepatan yang tidak teratur.

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta Subandrio di Yogyakarta, Selasa (19/10) mengatakan, pada erupsi 2006, deformasi di Gunung Merapi berlangsung dengan percepatan yang lebih teratur sehingga mudah diikuti perkembangannya, tetapi saat ini, katanya percepatannya tidak teratur.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, deformasi di tubuh Gunung Merapi menunjukkan adanya aktivitas fluida magma di dalam gunung tersebut yang terus terdorong ke atas sehingga menyebabkan tubung gunung tersebut mengalami penggembungan.

Penggembungan Gunung Merapi itu, kata Subandrio, telah mencapai 9 centimeter (cm) per hari ke arah selatan setelah sebelumnya mengalami penggembungan sebesar 5 cm per hari.

"Total penggembungan di Gunung Merapi sudah cukup besar, tetapi belum sebesar penggembungan yang terjadi sebelum erupsi Merapi pada 2006," katanya.

Sebelum terjadi erupsi pada 26 April 2006, Gunung Merapi mengalami penggembungan hingga mencapai 3 meter yang terjadi sejak Januari.

"Saat ini, laju penggembungan tercepat terjadi ke arah selatan, namun hal tersebut tidak lantas diartikan bahwa bagian selatan gunung tersebut akan lebih rawan bila gunung meletus," katanya.

Selain terjadi penggembungan dengan laju yang semakin cepat, aktivitas seismik gunung berketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut (mdpl) masih tetap fluktuatif.

Berdasarkan data di BPPTK pada Senin (18/10), terjadi 52 guguran, 201 gempa multiphase, lima kali gempa vulkanik A dan 18 kali gempa vulkanik B, sedang data pada Selasa hingga pukul 07.00 WIB terjadi 32 guguran, 10 kali gempa multiphase, satu gempa vulkanik A dan tiga gempa vulkanik B.

"Aktivitas seismik memang terlihat fluktuatif, tetapi secara keseluruhan ada kecenderungan meningkat, tetapi kami belum bisa menaikkan status gunung tersebut karena harus ada parameter-parameter lainnya," katanya.

Subandrio mengatakan, menaikkan status gunung berapi memiliki implikasi yang luas terhadap masalah mitigasi bencana.

"Tetapi yang lebih penting adalah pemerintah daerah di sekitar Gunung Merapi melakukan kesiap-siagaan bencana. Kesiap-siagaan dari masyarakat dan aparat adalah kunci utama untuk penanganan bencana," katanya.

Sementara itu berdasarkan pantauan SIGAP, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diminta segera menyosialisasikan kondisi Gunung Merapi kepada masyarakat di tiga desa di Kecamatan Selo.

Sosialiasi kepada masyarakat di 3 desa yaitu Tlogolele, Jrakah, dan Klakah, Kecamatan Selo itu, karena mereka harus mengerti tentang bahaya bencana alam Gunung merapi, kata Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Boyolali Muhammad Basuni saat inspeksi mendadak (sidak) di Desa Tlogolele, Boyolali, Selasa (19/10).

Menurut Basuni, sejak menerima informasi bahwa status Merapi meningkat, mereka baru mendapat sosialisasi sekali. Hal itu atas inisiatif kepala desa setempat, sedangkan dinas terkait belum pernah melakukan sosialisasi soal Merapi.

Selain itu, kata Basumi, terkait dengan kepercayaan warga sekitar, Pemkab harus dapat menyadarkan kondisi tersebut karena mereka masih percaya wangsit bahwa Merapi akan meletus.

Menurutnya, kalau pemerintah daerah banyak melakukan sosialisasi kepada warga di kawasan rawan bencana, mereka akan mengerti bahaya yang ditimbulkan akibat letusan Merapi.

"Dengan sosialisasi itu, warga bisa mengerti dan mengikuti petunjuk dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta terkait perkembangan Merapi," kata Basumi.  (laporan rusman/ant)