Jakarta, 19/10 (SIGAP)-Regenerasi kader Keluarga Berencana di Kota Yogyakarta terhambat sehingga saat ini kader keluarga berencana di masyarakat lebih banyak didominasi oleh ibu-ibu berusia tua.

"Sebagian besar kader Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta sudah berusia tua, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau diganti karena beranggapan pekerjaan itu cukup bergengsi," kata Kepala Seksi Keluarga Sejahtera Kantor Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Selasa.

Menurutnya, jumlah kader KB di Kota Yogyakarta adalah 3.188 kader yang tersebar dari kelurahan sebanyak 45 kader, di tingkat rukun warga (RW) sebanyak 614 kader dan 2.529 kader di tingkat rukun tetangga (RT).

Kelurahan, lanjutnya, mengeluarkan surat keputusan (SK) khusus untuk menyatakan bahwa seorang warga diangkat sebagai kader KB, namun kader KB adalah pekerjaan sosial yang tidak digaji.

Tri mengatakan, usaha yang telah dilakukan oleh Kantor KB Kota Yogyakarta untuk memacu regenerasi kader KB di wilayah adalah dengan melakukan penyegaran terhadap kader-kader yang ada.

"Penyegaran itu dilakukan dengan tujuan agar kader-kader lama itu mengajak temannya agar bisa menjadi kader pengganti," katanya.

Dirinya mengatakan, terkadang kader KB yang lama tidak rela menyerahkan jabatannya kepada orang yang ditunjuk secara langsung oleh Kantor KB Kota Yogyakarta. "Tetapi, mereka akan lebih senang jika menunjuk secara langsung penggantinya. Ini yang kami upayakan," katanya.

Sementara itu, untuk mewujudkan visi dan misi dari Kantor KB Kota Yogyakarta terkait sejumlah target yang telah ditetapkan, maka pada Kamis (21/10) akan ada pertemuan sebanyak 1.500 kader KB di Graha Wana Bhakti Yasa.

"Pertemuan kader Keluarga Berencana (KB) di Kota Yogyakarta ini merupakan yang pertama setelah program KB dilimpahkan ke pemerintah daerah," kata Tri.

Pertemuan tersebut, lanjutnya, baru diikuti 50% dari jumlah kader yang ada karena adanya keterbatasan anggaran. "Pertemuan selanjutnya baru akan dilakukan tahun depan," katanya.

Pada pertemuan kader 2010 tersebut, dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta 2010 sebesar Rp145 juta.

Selain terhambatnya regenerasi kader KB, jumlah penyuluh KB di Kota Yogyakarta juga masih belum ideal. "Seharusnya, satu kelurahan terdapat satu penyuluh KB, tetapi sekarang hanya ada 33 penyuluh KB untuk 45 kelurahan," katanya.

Pihaknya, lanjut Tri, berusaha meminta pemerintah untuk menambah jumlah penyuluh KB yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil

Staf Ahli Bidan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta, Drs Sukirno kepada bkkbn.go.id menyatakan kegembiraannya bahwa perhatian pemerintah terhadap program KB semakin tinggi. Itu tercermin dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007, antara lain menetapkan program KB dan Keluarga Sejahtera (KS) menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah pasangan usia subur (PUS) di Kota Yogyakarta saat ini mencapai 48.914 orang dengan tingkat partisipasi melaksanakan program KB aktif sebanyak 71,94%. Jika dibandingkan target yang ditetapkan sejumlah 35.707 orang atau 73%, maka telah tercapai 98,55%. Sedangkan tingkat partisipasi KB pria sebanyak 16,41% dan KB wanita 83,59%. (laporan wa prasetya/ant)