Jakarta, 18/10 (SIGAP) - Pengamat pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof Triwibowo Yuwono mengatakan Dinas Pertanian tiap provinsi di Indonesia perlu cekatan dalam mengantisipasi dampak pemanasan global terhadap lahan pertanian.

"Selama ini Dinas Pertanian (Dispertan) di daerah terkesan hanya menunggu instruksi dari pusat sehingga antisipasi dampak pemanasan global terhadap lahan pertanian berjalan lambat," katanya di Yogyakarta, Minggu (17/10).

Di sisi lain, Triwibowao mengatakan, Menteri Pertanian Republik Indonesia perlu lebih responsif dalam menyusun pedoman teknis antisipasi dampak perubahan iklim terhadap lahan pertanian.

"Katakanlah saat ini curah hujan sedang tidak menentu, Menteri Pertanian perlu memberi arahan kepada petani untuk mengubah frekuensi tanam maupun mengubah komoditas yang ditanam," katanya.

Menurutnya, diperlukan edukasi yang berkelanjutan kepada petani agar mereka memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi terkait dengan perubahan iklim akibat dari pemanasan global.

"Sebenarnya, kalau mau diambil sisi positifnya, pelajaran yang dapat dipetik pemerintah dari perubahan iklim adalah perlunya menggenjot produksi pangan nonpadi karena komoditas tersebut paling rentan terhadap dampak perubahan iklim," katanya.

Dirinya mengatakan tanaman pangan lain yang perlu digenjot produksinya antara lain umbi-umbian yang relatif lebih kuat terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan padi.

"Dukungan teknologi juga patut dikedepankan, pemerintah perlu menyosialisasikan teknologi-teknologi sederhana tepat guna kepada petani," katanya.

Menurutnya, selama ini belum terlihat upaya maksimal dari depertemen terkait untuk menyiasati dampak perubahan iklim terhadap lahan pertanian.

"Perubahan iklim akan berdampak pada pergeseran musim tanam, semakin singkatnya musim hujan tetapi dengan curah hujan yang lebih besar sehingga pola tanam juga mengalami pergeseran," katanya.

Akibat lainnya menurut Triwibowo adalah fluktuasi suhu dan kelembaban udara semakin meningkat yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan organisme pengganggu tanaman.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadikan permasalahan perubahan iklim agenda utama pembangunan pada rentang waktu tahun 2010 hingga 2014.

Hal dikatakan Deputi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup Bappenas, Umiyatun Hayati Triastuti, di Lokakarya Perubahan Iklim di Sektor Transportasi Laut, di Surabaya, Jumat (15/10).

Menurutnya, perubahan iklim mengakibatkan terjadinya peningkatan temperatur di Tanah Air. Bahkan, pada tahun 2100 diperkirakan kenaikan suhu di Nusantara meningkat 3,05 derajat Celsius sedangkan di seluruh dunia naik 6,5 derajat Celsius.

"Khusus di Surabaya, prediksi kenaikan suhu akibat pemanasan global pada 100 tahun mendatang sekitar 3,29 derajat Celsius," ujarnya.

Selain itu, dirinya menyebutkan, perubahan iklim di bumi berdampak pada kenaikan muka air laut di pantai Indonesia. Salah satunya besarnya potensi kehilangan area pantai nasional mencapai 389.092,6 kilometer persegi. Menurutnya, pengaruh negatif tersebut, sangat rentan dialami oleh negara kepulauan seperti Indonesia.

Di samping itu, tambahnya, estimasi kenaikan muka air laut di Teluk Jakarta mencapai 0,57 centimeter per tahun. Lalu, di kawasan pantai wilayah ibu kota tersebut juga diperkirakan terendam antara 0,28 meter hingga 4,17 meter.

"Di samping itu, dampak perubahan iklim juga berpengaruh di sektor ekonomi, baik membengkaknya biaya penanggulangan bencana maupun pembangunan infrastruktur publik," katanya.

Bahkan, lanjutnya, perubahan iklim berimbas negatif terhadap sektor pertahanan keamanan karena semakin berkurangnya batas pulau terluar yang tenggelam. Untuk itu, pihaknya menyarankan wajib segera dilakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (mitigasi) dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

"Kedua upaya itu harus dilakukan serentak oleh masyarakat internasional. Jika tidak, lama-kelamaan kerugian yang timbul akibat bencana alam pengaruh perubahan iklim kian tinggi," katanya. (rusman/ant)