Jakarta, 15/10 (SIGAP) - Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kota Cimahi, Jawa Barat (Jabar) Syamsul Hidayat berharap model ketahanan pangan yang dimiliki warga masyarakat Cireundeu bisa ditiru warga daerah lainnya.

Hanya saja dalam praktiknya, DKP tidak akan memberi instruksi langsung agar masyarakat meniru kemandirian pangan yang dimiliki warga adat Kampung Cireundeu, katanya di Cimahi, Jumat (15/10).

Menurutnya, Cireundeu bisa dijadikan model percontohan masyarakat mandiri pangan lantaran sudah memaksimalkan tanaman singkong menjadi berbagai bentuk makanan sehari-hari sehingga tidak bergantung lagi pada beras.

"Kota Cimahi tidak seperti daerah lain yang mempunyai lahan sawah yang luas. Kita harapkan dengan keterbatasan itu, masyarakat bisa memanfaatkan lahan kosong sekitarnya untuk menanam sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga," imbuhnya.

Cimahi memiliki 403.645 hektare dengan kepadatan penduduk 600.000 jiwa. Berdasarkan data 2009, terdapat 293 hektare dengan luas tanam sebanyak 571 hektare/tahun. Produksi itu hanya bisa memenuhi 8-10 persen kebutuhan pangan daerah ini," ujarnya.

Saat ini sudah ada sekitar 30-50% rumah Kota Cimahi yang memanfaatkan lahan pekarangannya secara ideal. Sudah 75% yang menanam di pekarangan, tetapi yang lainnya belum terawat dengan baik, ujarnya.

Meskipun Kota Cimahi memiliki keterbatasan lahan pertanian, hal itu tidak akan membuat ketahanan pangan kota yang hanya terdiri dari tiga kecamatan ini menjadi rendah.

Dirinya mengatakan, yang dimaksud dengan ketahanan pangan yaitu suatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki cadangan makanan yang cukup aman dikonsumsi, dan gizi yang memenuhi standar.

Selain memanfaatkan pekarangan, ketahanan pangan daerah Cimahi juga dilakukan dengan peningkatan daya beli. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan pangan tersebut dari daerah lain.

Menurutnya, masyarakat Kota Cimahi banyak mengakses kebutuhan pangan dari daerah di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dan Kota Bandung.

Keberadaan dewan itu diharapkan dapat mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan sebagai upaya optimalisasi ketahanan pangan. Karena pembentukan DKP sesuai dengan amanat Perpres No.23/2006 tentang Ketahanan Pangan.

"Pemanfaatan lahan pekarangan dan peningkatan daya beli masyarakat menjadi andalan Kota Cimahi untuk menjaga ketahanan pangan di masa mendatang," ujarnya.

Diversifikasi Pangan

Pemerintah, sebagaimana diungkapkan Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Mulyono Machmur, Indonesia sebetulnya sudah bisa mandiri dalam soal pangan.

"Tetapi, perubahan iklim mengubah proses produksi. Di samping itu, di dalam negeri ada tantangan, yaitu jumlah penduduk yang terus meningkat. Karenanya, konsumsi makanan pokok beras yang tinggi," ungkapnya di Jakarta, kemarin.

Mulyono lalu memerinci, konsumsi beras Indonesia mencapai 139,5 kilogram (kg) per kapita per tahun. Jumlah itu di atas rata-rata konsumsi beras dunia yang hanya 60 kg per kapita per tahun.
Ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras juga sangat tinggi.

“Tahun 1950-1960an ketergantungan pangan masyarakat Indonesia pada nasi atau beras masih 53%. Sekarang ketergantungan itu semakin tinggi hingga 92%-95%.” Karena itulah, pemerintah mengampanyekan program diversifikasi pangan, yang diawali dengan tidak mengonsumsi beras dalam satu hari, seperti dilansir Media Indonesia.

Kampanye itu, sambungnya, sudah berlangsung selama setahun. Pemerintah-pemerintah daerah seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, Maluku Utara, serta beberapa daerah di Sumatra sudah mulai menerapkannya. (laporan wa prasetya/ant)